Balada Brompton di KPBN, Negara Rugi Milyaran Rupiah

by -92 views

Jamaninfo.com, Rilis – Jerat Korupsi dalam aksi korporasi BUMN tak surut oleh waktu, keberadaannya telah mewabah menjadi penyakit secara turun temurun diidap para direksinya. Bahkan aparat penegak hukumpun seperti macan kertas yang tak sanggup membongkar dan sekaligus menyeret aktor-aktor utama korupsi di BUMN.

Hampir semua BUMN rentan dan kerap terjerat dalam skandal korupsi, salah satunya PT. Kharisma Bersama Pemasaran Nusantara yang merupakan anak perusahaan dari PTPN Holding. Masih segar dalam ingatan kita bahwa pada tahun 2019, Jerat korupsi yang mendera PT KPBN salah satunya adalah terkait Suap atas Distribusi Gula di PTPN III sebesar 345 ribu dollar Singapura. Jelas bahwa praktek pemburu rente para direksi di tubuh PT KPBN yang telah menikmati suap telah mengoyak pondasi pengelolaan perusahaan selama ini dinilai cukup baik.

Praktek korup para Direksi PT KPBN tidak hanya berhenti disitu. Berdasarkan hasil Investigasi yang kami lakukan secara mandiri ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan dalam rangka untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Investigasi ini kami lakukan sepanjang tahun 2019 dan menemukan tindak pidana korupsi dalam bentuk dugaan pembelian puluhan sepeda merek Brompton dengan menggunakan fasilitas perusahaan senilai Rp. 2 Milyar lebih dengan asumsi harga beli per sepeda merek Brompton senilai Rp. 30.000.000. Modus pembelian sepeda Brompton oleh pejabat PT KPBN dengan mengatasnamakan perusahaan jelas telah menyalahi prosedur pengelolaan keuangan perusahaan, dimana peruntukannya hanya untuk kepentingan pribadi. Sudah jelas bahwa praktek jahat semacam ini sudah masuk dalam kategori kejahatan tindak pidana korupsi.

Dugaan awal kami bahwa puluhan sepeda Brompton yang dibeli dengan menggunakan fasilitas perusahaan tersebut diperuntukan bagi para jajaran Direksi di lingkungan PT KPBN dan ada juga untuk kepentingan keluarga. Walaupun penerima manfaat dari pembelian sepeda Brompton tersebut telah melakukan skema pembayaran secara berkala (potong gaji) namun prakteknya telah merugikan keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan telah disalahgunakan oleh pejabat dan peruntukan pembelian sepeda Brompton tidak memiliki kepentingan apapun terhadap kinerja perusahaan.

Patut diduga bahwa praktek ini tidak bekerja sendiri melainkan dilakukan secara berjamaah oleh seluruh jajaran Direksi PT KPBN untuk meloloskan anggaran perusahaan dalam membeli sepeda merek Brompton. Patgulipat korupsi dengan berbagai modus mungkin saja akan tumbuh subur di PT KPBN jika penegakan hukum tidak segera dilakukan. Karenanya praktek korup semacam ini sudah tidk dapat ditolerir oleh akal sehat ditengah negara sedang menghadapi wabah pandemic covid dan tentunya ancaman resesi ekonomi.

Indikasi awal temuan kami harus menjadi pintu masuk bagi aparat hukum KPK agar berani membongkar kejahatan di PT KPBN dan menyeret seluruh jajaran Direksi yang menikmati praktek ini. Maka KPK merupakan satu satunya ujung tombak penegakan hukum yang masih bisa diharapkan untuk membersihkan praktek korup di BUMN. Dan kami mendesak kepada KPK untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kejahatan korupsi dengan berbagai modus yang terjadi di PT KPBN. PT KPBN sebagai ujung tombak dalam memasarkan produk PTPN Holding harus di bersihkan dari praktek-praktek pejabat korup agar menjadi anak perusahaan BUMN yang berkelas.

Jakarta, 10 September 2020
Hormat Kami,

Gigih Guntoro M.Si, CCPS
Direktur Eksekutif Indonesian Club

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *