Presiden Joko Widodo pagi ini, Kamis, 29 Desember 2016, secara resmi melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan Rakhine State, Myanmar. Bantuan kemanusiaan tersebutx terdiri atas sepuluh kontainer yang berasal dari sumbangan pemerintah, masyarakat, dan juga pengusaha. Sepuluh kontainer itu sendiri diberangkatkan melalui Terminal 3, Dermaga 302, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
“Segera akan kita berangkatkan sepuluh kontainer barang-barang yang akan dikirim ke Myanmar untuk membantu saudara-saudara kita di Rakhine State khususnya komunitas Muslim. Sepuluh kontainer tersebut berisikan mi instan, makanan bayi berupa gandum dan sereal, dan sarung. Barang-barang ini merupakan barang yang diminta dari sana (Myanmar) setelah Menteri Luar Negeri berkomunikasi beberapa kali dengan pemerintah Myanmar,” terang Presiden di lokasi pemberangkatan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menekankan langkah diplomasi yang diambil pemerintah Indonesia dalam menyikapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tersebut. Kepala Negara mengatakan bahwa kepedulian yang ditunjukkan Indonesia dilakukan dengan tanpa menggunakan diplomasi megafon, sebaliknya pemerintah Indonesia secara aktif melakukan diplomasi melalui Menteri Luar Negeri dengan pemerintah Myanmar.
“Diplomasi Indonesia telah melakukan tugasnya. Kepedulian kita sudah kita tunjukkan tanpa kegaduhan dan kepedulian kita telah kita lakukan tanpa menggunakan ‘megaphone diplomacy’,” tegasnya.
Untuk diketahui, tanggal 6 Desember 2016 lalu, Presiden Joko Widodo telah mengutus Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, untuk bertemu dengan _State Counsellor_ Myanmar Daw Aung San Suu Kyi. Dalam pertemuan antara keduanya, pemerintah Indonesia menyampaikan empat pesan kepada pemerintah Myanmar terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di negeri Tanah Emas tersebut.
“Tanggal 6 Desember 2016, saya telah mengutus Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi, untuk bertemu dengan State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, untuk menyampaikan empat pesan mengenai pentingnya untuk segera dibuka akses kemanusiaan ke Rakhine State, segera diciptakan stabilitas dan perdamaian di Rakhine State, dan menegaskan perlunya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, utamanya bagi komunitas Muslim,” ujarnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga bertemu secara langsung dengan ketua _Advisory Committee_ untuk Rakhine State, Kofi Annan, di sela kunjungan kerjanya ke Bali pada 9 Desember 2016 silam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan pesan yang sama terkait dengan krisis yang terjadi di Myanmar.
“Menteri Luar Negeri Indonesia juga menegaskan kembali pesan tersebut pada pertemuan _retreat_ para Menlu ASEAN di Yangon, 19 Desember 2016,” imbuhnya.
Presiden berharap agar bantuan kemanusiaan yang diberangkatkan tersebut dapat diterima dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan juga masyarakat di Rakhine State yang membutuhkannya. Ia turut mendoakan agar perdamaian dapat segera tercipta di Rakhine State.
“Harapan saya, bantuan dari Indonesia ini diterima dengan baik sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Harapan saya perdamaian, stabilitas, dan harmoni dapat segera tercipta di Rakhine State,” tutupnya.
Jakarta, 29 Desember 2016
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
