Buntut Dugaan Penyiksaan Mantan WBP di Lapas

by -12 views

Jamaninfo, Jakarta: Sekelompok massa yang terdiri dari puluhan mantan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Pakem, Sleman menggelar aksi diam di depan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY, Kotagede, Yogyakarta, Rabu (24/11/2021).

Aksi damai dilakukan oleh 60 orang. Mereka tidak lain adalah korban dan saksi kasus dugaan penyiksaan WBP oleh oknum petugas Lapas Pakem yang mencuat kabarnya awal November 2021 ini.

Selain mereka yang telah bebas murni, para WBP berstatus Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) juga turut berpartisipasi dalam aksi yang berlangsung selama 15 menit mulai pukul 10.00 WIB lebih ini.

Massa selain membungkam diri, juga membentangkan beberapa poster dengan berbagai tulisan.

Macam ‘Kami Bukan Binatang’, ‘Tolong Kami’, ‘Aku Selalu Membelamu Walau Terpisah Tembok’ dan lain sebagainya.

“Ketika suara atas dasar kemanusiaan dianggap sebagai sebuah kegaduhan, maka tidak ada lagi alasan untuk kami bicara,” kata Luthfi Farid selaku koordinator aksi dalam keterangan pers dilansir dari laman CNN, Rabu (24/11/2021).

Pernyataan di atas mengacu kepada statemen Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Gusti Ayu Putu Suwardani pada 2 November 2021, atau sehari setelah sejumlah mantan WBP mengadu ke Ombudsman Wilayah DIY atas penyiksaan yang mereka dapat selama mendekam di Lapas Pakem.

Gusti Ayu sempat melontarkan pernyataan bernada ancaman di Lapas Pakem, yakni bakal mencabut status CB kepada WBP yang dianggap membuat gaduh.

Lewat aksi ini, massa mendesak agar kekerasan dan penyiksaan di balik tembok Lapas segera dihentikan.

Lalu, mereka meminta Ombudsman dan Komnas HAM merilis rekomendasi kepada Kanwil Kemenkumham DIY atas kejadian ini.

Selanjutnya, mereka mendesak penghentian perilaku mengancam pencabutan cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat.

Apalagi disertai dengan upaya menggeser opini publik yang belum tentu kebenarannya.

“Menegaskan bahwa apa yang dilakukan saksi dan korban tidak ditunggangi kepentingan apapun dan siapapun. Tidak lain dari kepedulian akan kemanusiaan dan membangun Indonesia yang lebih baik,” bunyi tuntutan terakhir.

Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham DIY, Purwanto mengklaim, aspirasi itu akan dijadikan bahan evaluasi dan koreksi untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan pembinaan kepada warga binaan.

Sumber : rri.co.idBerita Selengkapnya…

No More Posts Available.

No more pages to load.