Carut Marut Dunia Pendidikan di Tengah Pandemi

by -17 views
Berita Terkini

, Dompu: Dihentikannya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tatap Muka, akibat naiknya kasus Covid-19, berdampak pada jadwal pendidikan yang sudah disusun,  ternasuk persiapan assesment kelas akhir di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Dikpora Kabupaten Dompu,  Zainal Afrodi mengatakan, sosialisasi perubahan mekanisme pengganti ujian nasional itu, belum sepenuhnya dipahami. 

“Tidak hanya siswa dan satuan pendidikan, kami di Dinas Dikpora sendiri, belum utuh memahami mekanisme itu. Kami masih bingung,” kata Zainal, Rabu (27/1/2021).

Diketahui, Oktober 2021 diperkirakan sistem pengganti ujian kelulusan sekolah digelar. Segala persiapan sudah dilakukan, termasuk uji coba pelkasanaanya. Namun, jadwal itu harus berubah, pasca Bupati Dompu, Bambang M Yasin mengeluarkan surat edaran penghentian KBM Tatap Muka.l

Alternatif yang akan digunakan,  untuk memperdalam pemahaman mekanisme evaluasi pendidikan itu, diupayakan melalui daring, meski dirasa tidak optimal.

Semula, jika ada pertemuan lintas sektor bersama Gugus Tugas, Zainal Afrodi akan mengusulkan KBM Tatap Muka masih bisa dilaksanakan untuk kelas 4 hingga 6 jenjang SD dan kelas 9 untuk jenjang SMP. 

Perlunya keterlibatan mulai kelas 4 ini, sebab untuk persiapan evaluasi pendidikan ini dimulai dari kelas 4.

“Lagi pula, sejak KBM Tatap Muka baik uji coba selama 3 pekan di Bulan Desember 2020 maupun pwlaksanaan sejak tanggal 4 Januari, belum ditemukan kasus dari sektor pendidikan,” jelasnya.

Terpisah, Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Dompu, Jufri mengatakan, lahirnya SE itu selain didasari penambahan kasus, juga untuk menyelamatkan anak bangsa dari paparan virus mematikan ini. 

Jufri juga menegaskan, meski tidak secara langsung di tutupnya SDN 02 Dompu sebelumnya, akibat salah satu gurunya terpapar Covid-19. 

Meski tidak terpapar disekolah,  namun dikawatirkan akan berdampak pada penularan ke sekolah.

“Jika dikawatirkan penghentian KBM tatap muka untuk waktu yang belum ditentukan, tidak menjamin siswa tidak keluyuran, TNI, Polri dan Sat Pol PP memiliki kewenangan untuk menindak,” ujarnya.

“Itu kewenangan Aparat Penegak Hukum,  termasuk Pol PP untuk menertibkannya,” imbuhnya.

Sebab, lanjut Jufri,  dalam Surat edaran lain,  dituangkan juga hal-hal yang mendukung penghentian KBM tatap muka. Surat Edaran nomor 38/360/BPBD/I/2021, mengatur pembatasan kegiatan sosial masyarakat diliuar rumah. Tempat hiburan dan tempat wisata serta cafe-cafe dibatasi jam operasionalnya.

Sumber Berita Selengkapnya…