[Cek Fakta] Kementerian Agama Larang Bahasa Arab

by -27 views

Jamaninfo, Jakarta: Belum lama ini muncul narasi beredar menyebut pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) melakukan pelarangan penggunaan Bahasa Arab.

Dalam unggahan di media sosial itu, Kemenag diklaim mengeluarkan SK untuk mendukung larangan penggunaan bahasa Arab.

Dalam narasi unggahan di media sosial, disebutkan SK Menag larang Bahasa Arab adalah lanjutan dari SKB 3 Menteri.

Narasi di media sosial itu menyebut, SKB 3 Menteri melarang jilbab masih ditambah dengan SK larang Bahasa Arab.

Larangan disebut bertujuan untuk menggiring negara ke arah sekuler dan berideologi komunis.

Berikut ini narasi beredar di media sosial:

SETELAH SKB3 MENTERI LARANG JILBAB SEKARANG MUNCUL SK MENAG LARANG BAHASA ARAB, NEGERI SEDANG DIGIRING KEARAH SEKULER DAN KOMONIS.

Kepala Humas Kementerian Agama Khoiron Durori, kabar tersebut jelas hoaks.

Terlebih, kata dia, itu tidak ada bukti Kemenag mengeluarkan SK pelarangan Bahasa Arab.

‘’Tidak ada SK larangan Bahasa Arab,’’kata Khoiron, Rabu (3/3/2021).

Khoiron menegaskan, peraturan sudah tidak berlaku dalam keputusan Kemenag adalah bukan penggunaan Bahasa Arab di Madrasah atau Pendidikan Agama Islam.

“Tetapi, yang sudah tidak berlaku adalah KMA 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah,” ungkap Khoiron.

Itu, lanjut dia, diganti dengan KMA No 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Plt Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan, KMA 183 tahun 2019 tidak mengubah secara total isi kurikulum sebelumnya yang tertuang dalam KMA 165 tahun 2014.

“Kurikulum pada KMA 183 Tahun 2019 hanya menyempurnakan beberapa Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD),” kata Kamaruddin.

Kamaruddin juga menjelaskan, ada tiga persamaan kedua KMA ini.

Pertama, kata dia, persamaan mata pelajaran.

“Kurikulum madrasah terdiri atas Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab. Ini tidak ada perubahan. Mata pelajarannya persis sama, tidak ada yang dikurangi atau ditambahkan,” ungkap Kamaruddin.

“Persamaan kedua,tetap menggunakan prinsip pembelajaran pada Kurikulum Nasional 2013. Ketiga, menggunakan prinsip penilaian yang berlaku pada kurikulum Nasional 2013 yang disempurnakan,” lanjutnya.

Ketika ditanya unggahan yang menyebut larangan jilbab dalam SKB 3 Menteri, Khoiron juga menampiknya.

Menurut Khoiron, yang beranggapan seperti itu, dipastikan belum membaca SKB 3 Menteri secara teliti.

‘’Bisa dicek, apakah ada larangan jilbab atau tidak,’’ kata Khoiron.

Sumber Berita Selengkapnya…