DPRD Sumbar: Sudahi Polemik Pemaksaan Kerudung

by -15 views
Berita Terkini

, Padang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, meminta agar kasus dugaan pemaksaan menggunakan kerudung di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang, tidak mengganggu kerukunan umat beragama di Sumatera Barat.

Anggota DPRD Sumatera Barat, Albert Hendra Lukman meminta agar permasalahan dugaan pemaksaan kerudung di SMK Negeri 2 Padang tidak diperpanjang.

“Sudahi polemik ini, karena bagi saya ini masalah yang sensitif,” katanya kepada wartawan, Selasa (26/1/2021).

Menurutnya, kepala sekolah sudah meminta maaf, dan siswi non-muslim sudah dapat sekolah tanpa menggunakan kerudung. Dengan demikian yang menjadi poin utama permasalahan sudah selesai.

“Tidak perlu diperdebatkan lagi, serta persoalan tersebut juga sudah ditangani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan Sumatera Barat,” ungkapnya.

Ia mengatakan, apabila permasalahan dugaan pemaksaan kerudung di sekolah tetap di perpanjang, maka dikhawatirkan dapat mengganggu kerukunan umat beragama di Sumatera Barat. Sebab selama ini, kerukunan umat beragama di Sumatera Barat dapat terjaga dengan baik.

Albert Hendra Lukman yang juga tokoh masyarakat Tionghoa mengungkapkan, pembuatan aturan pemakaian kerudung di Kota Padang bagi pelajar perempuan dilakukan pada tahun 2005 lalu, saat Fauzi Bahar menjabat sebagai Wali Kota Padang. Aturan itu boleh saja diterapkan bagi siswi muslim dengan alasan kearifan lokal, tetapi tidak boleh ada pemaksaan bagi non muslim.

“Sebenarnya itu hanya hanya edaran yang diwajibkan bagi siswa muslim. Kalau non muslim ya menyesuaikan saja tetapi tidak boleh dipaksa wajib berkerudung,” jelasnya.

Albert meminta pihak orangtua siswa yang diduga dipaksa menggunakan kerudung, tidak membesar-besarkan kejadian tersebut.

“Tidak perlu sampai mengirim surat ke presiden segala. Kepsek kan sudah minta maaf mari kita terima dan akhiri ini,” sebutnya.

Sumber Berita Selengkapnya…