Firli, Korupsi Bansos Covid-19, dan Hukuman Mati

by -13 views
Berita Terkini

, Jakarta: Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2 Tentang Pemberantasan Korupsi (Tipikor) berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal dan ayat tersebut telah dijadikan “janji” oleh Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kala pandemi Covid-19 juga menghantam Indonesia, sejak Maret 2020.

“Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI? Ingat! Korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya, pidana mati,” kata Firli di Jakarta, Senin (23/3/2020) silam.

Firli saat ini, juga kembali menyatakan, pasal tersebut dapat diberlakukan dalam kasus dugaan korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Jumat (4/12/2020), menjerat pejabat Eselon III Kementerian Sosial. Sebab, OTT diduga terkait dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.

“Ya, bisa saja (tuntut hukuman mati, Red). Sesuai pasal 2 ayat 2 Undang Undang Tipikor,” tegas Firli di Jakarta, Sabtu (5/12/2020).

Maret 2020, bahkan Firli juga menjelaskan ancaman hukuman mati lengkap dengan pasal dan ayat termaktub dalam Undang Undang Tentang Pemberantasan Korupsi.

”Jangan pernah berpikir, coba-coba atau berani korupsi dana bansos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti tertuang pada ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” kata Firli.

Pasal I berdasarkan arsip kpk.go.id dilansir Sabtu (5/12/2020), berbunyi: Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut: 1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.

Kondisi pandemi Covid-19, lanjut Firli, masuk atau memenuhi unsur ‘dalam keadaan tertentu’ sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos.

“Miris, sangat kejam dan sungguh tega apabila bansos di tengah pandemi seperti ini. Masih saja dikorupsi untuk kepentingan sendiri,” ujar Firli.

Soroti Dampak Berbahaya 

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof.Dr.Rusli Muhammad menanggapi komitmen diambil oleh Firli selaku Ketua KPK. Rusli menyatakan, hukuman mati dapat diberlakukan dengan melihat dampak dari perbuatan si pelaku, apalagi ini terkait korupsi, dan dalam masa pandemi Covid-19.

“Ya, dilihat perbuatannya dulu, dan dampak yang ditimbulkan. Kalau perbuatannya sangat kejam, perbuatannya itu mengganggu keamanan publik, layak untuk dihukum mati,” kata Rusli saat dihubungi RRI.CO.ID dari Jakarta, Sabtu (5/12/2020).

Apalagi, lanjut dia, dampak ditimbulkan mengganggu perekonomian Indonesia.

“Karena itu kan, korupsi. Itu kan, sangat berbahaya bagi kehidupan bernegara, dan berbangsa,” tegas Rusli.

Walaupun, dia juga masih menimbang nominal korupsi uang negara yang diduga disalahgunakan oleh pejabat Eselon III Kementerian Sosial, tepatnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Ya, mestinya. Memang kalau nominalnya enggak seberapa, tapi ukurannya yang susah untuk kita menentukannya (layak dihukum mati, red). Tapi, kalau itu menurut saya, baru ratusan juta, itu belum. Tapi, kalu sudah miliaran, apalagi triliunan rupiah. Nah, ini kan sangat berbahaya,” kata Rusli.

Meski ratusan juta rupiah masih terbilang dapat dipenjara tahunan, Rusli kembali sebut dampak ditimbulkan dari korupsi penggunaan dana bansos Covid-19.

“Ada kualifikasi kualifikasi lain juga. Hukuman mati, paling tidak kerugian kerugian membawa dampak yang mengganggu. (Seperti, red) perekonomian, kan gitu. Apalagi, kalau sampai menimbulkan kemiskinan, berdampak kepada kesengsaraan orang banyak. Itu, menurut saya sudah layak (dihukum mati, red). Jadi, memang susah menentukan dari nominal, tapi dampaknya,” lanjut dia.

Sebab, kata dia, uang korupsi dalam hal ini dana bansos Covid-19 sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin di Indonesia.

“Justru (korupsi, red) menghilangkan kesempatan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat sangat dibantu. Bayangkan itu, penderitaan orang itu terjadi atas perbuatan perbuatan yang korup itu,” kata Rusli dengan nada sedikit tinggi.

Jadi, kata dia, dampak korupsi yang mesti diperhatikan kala dana bansos Covid-19 disalahgunakan. Hukum mati dikatakannya memang ancaman berat dari hukuman penjara hanya sekian tahun, dan sangat sulit diterapkan saat ini.

“Tetapi, menurut saya ukurannya pidana mati itu, dampaknya sangat membahayakan perekonomian, stabilitas. Stabilitas ekonomi terutama, dan juga untuk memberi perlindungan untuk rakyat banyak. Kan, begitu,” ujar dia.

OTT PPK Kementerian Sosial juga tidak pernah terpikirkan olehnya, semua itu dapat terjadi. Pelaku terduga Tipikor berasal dari pejabat di Pemerintah Pusat.

“Nah (pejabat Kementerian Sosial, red), itu kan luar biasa. Bayangkan, banyak aktivitas, program program negara yang terbengkalai atas perbuatan itu. Bayangkan itu. Jadi, dampaknya,” kata dia.

 Soal pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri, Rusli menyatakan perlu “ditagih” demi memberantas korupsi di Indonesia.

“Ya. Dan memang kalau digunakan menyelamatkan, apalagi menyelamatkan nyawa orang banyak, meskipun tidak langsung nanti akan mati orang banyak (karena korupsi, red), enggak. Tapi, potensi potensi membahayakan orang banyak, dan ini dampak. Yang tadinya, uang itu bisa memberikan gizi masyarakat, gizinya hilang, banyak yang sakit, mati itu,” tegas Rusli.

Selengkapnya…