JamanInfo.com – Banda Aceh (4/11), Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) DPD Provinsi Aceh, Safaruddin, meminta Menteri BUMN, Erick Thohir untuk memaksimalkan peran BUMN di Aceh agar keberadaan BUMN di Aceh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh secara luas.
“Kami minta agar Menteri BUMN agar memaksimalkan keberadaan beberapa BUMN di Aceh agar manfaat dari adanya BUMN tersebut dapat di rasakan oleh masyarakat luas,” kata Ketua DPD JAMAN Aceh.
Saat ini banyak BUMN di Aceh yang hanya berorientasi bisnis saja, tetapi tidak melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana tujuan negara dalam mendirikan BUMN untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Keterlibatan BUMN secara aktif tentu akan sangat membantu pemerintah Aceh untuk menekan angka kemiskinan, apalagi Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera menurut survey BPS tahun 2018. Keterpurukan ekonomi, lemahnya daya beli, kurangnya lapangan kerja dan tingginya angka kemiskinan yang merupakan bagian dari kegagalan pemerintah daerah di Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat penting menjadi perhatian dari Menteri BUMN.
“Perlu keterlibatan BUMN yang ada di Aceh guna membantu pemerintah provinsi Aceh agar dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Aceh. Saat ini Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia, walaupun dengan limpahan data otonomi khusus yang puluhan triliun namun belum mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Kegagalan pemerintah Aceh ini perlu di bantu oleh BUMN yang ada di Aceh dengan melakukan pemberdayaan ekonomi melalui dana corporate social responsilibity. Seperti yang di lakukan oleh Semen Padang di Sumatera Barat yang berhasil melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya, bahkan seluruh provinsi sumatera barat dapat merasakan keberadaan Semen Padang. Kalau pola seperti itu diterapkan di Aceh kami yakin akan sangat membantu pemerintah provinsi Aceh. Oleh karena itu kami sangat berharap kepada menteri BUMN agar membantu pemerintah Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan BUMN yang ada di Aceh,” terang Safar.
JAMAN juga menyarankan kepada pemerintah Aceh agar banyak berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Khususnya dengan kementerian agar program dari kementerian juga bisa mengakomodir program pemerintah Aceh, sehingga program pemberdayaan masyarakat yang tidak tertampung dalam APBA dapat diakomodir dalam kegiatan kementerian. Jangan sampai kegiatan kementerian di Aceh, tapi pemerintah Aceh tidak mengetahuinya seperti pengadaan proyek budi daya keramba jaring apung lepas pantai (KJA Offshore) di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran sebesar Rp 50 miliar.
Padahal keramba tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat di Sabang namun karena tidak terpantau oleh pemerintah Aceh, maka kegiatan kementerian tersebut akhirnya tidak memberikan manfaat bagi Aceh.
“Kami sarankan agar Plt Gubernur sering berkomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian yang kegiatannya selaras dengan kondisi alam di Aceh. Jangan sampai kegiatan kementerian di Aceh malah pemerintah Aceh tidak tahu seperti pembuatan keramba dari kementerian KKP di Sabang yang kemudian menjadi temuan tindak pidana korupsi dengan kerugian puluhan milyar, yang akhirnya hasil dari kegiatan tersebut tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh. Oleh karena itu, perlu peran aktif Plt Gubernur dalam melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Aceh bukan hanya bergantung pada dana APBA saja, perlu juga menggali sumber lain seperti dana CSR dari BUMN yang ada di Aceh yang sekarang ini belum mampu membantu pemerintah Aceh dalam menekan angka kemiskinan dan penganguran,” tutup Safar.
