JamanInfo.com – Jakarta (24/10), Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) pesimis tehadap kemampuan orang-orang yang duduk di kabinet menteri saai ini. Tantangannya semakin berat, bonus demografi, revolusi digital dan krisis ekonomi global menunggu di depan mata.
“Harapan kami sebagai relawan agar Jokowi mampu memilih menteri yang benar-benar ahli di bidangnya. Toh, bapak Jokowi sudah tidak ada beban, lebih leluasa karena sudah tidak maju kembali sebagai capres pemilu berikutnya.” Ujar Ketua Umum DPP JAMAN A. Iwan Dwi Laksono.
Iwan menjelaskan, tidak dipungkiri parpol telah berjasa pada kemenangan Pilpres 2019 lalu pasti meminta imbalan harga mati untuk kursi menteri. Namun pengumuman kabinet kemarin di luar espektasi kami, komposisinya yang kasat mata dikabinet yakni sebanyak 47%. Menteri dari parpol dan 53% dari Profesional. Meskipun kami menduga juga kalangan Profesional itu endorse Parpol.
Kerinduan orang-orang profesional yang menjadi menteri belum bisa terwujud, sangat out of the box. Duet maut menteri yang berprestasi penjaga kedaulatan energi Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar disingkirkan. Serta menteri lain kesayangan rakyat, sang penjaga gawang kedaulatan maritim Susi Pudjiastuti juga diganti.
“Kami sangat menyayangkan bapak Presiden tidak menggunakan prinsip the right man in the right place. misalnya menempatkan Nadiem Makarim sebagai mendikbud terkenal dengan terobosan-terobosannya di Gojek, tapi sejauh mana pengetahuan dia tentang pedagogi, pemajuan kebudayaan, problem infrasturktur pendidikan, pendidikan inklusif, link and match pendidikan vokasi, dan sebarek problem di pendidikan tinggi lainnya.” Papar Iwan.
Lanjut Iwan, menteri agama diberikan kepada militer Jenderal (Purn) Fachrul Razi, yang jelas-jelas dua kutub kompetensi yang berbeda antara dunia keagamaan dan dunia militer. Jika misinya melawan ideologi radikal maka harus dilawan dengan ideologi bukan pendekatan militeristik, kami juga mempertanyakan bagaimana kemampuan dia memahami ilmu agama, mengurai benang kusut problem minoritas-mayoritas dalam konflik beragama, bagaimana kemampuan dia mengahadapi argumentasi kelompok fundamental atau mereformasi birokrasi di internal kemenag.
“JAMAN menyayangkan penempatan posisi menteri sebagai leading sektor maka harus pembagian kerja berdasarkan kemampuan mereka mutlak diperlukan. Relawan tetap pada satu barisan mendukung dan mengawal terwujudnya indonesia maju. Kami meminta publik harus memastikan, para pembantu Presiden tersebut membuktikan profesionalisme dalam posisi menteri dengan bidang masing-masing.Dalam menunjuk pembantu sebagai menteri adalah hak prerogatif presiden, sebagai relawan tetap mendukung dan berharap akselerasi kerja nyata Kabinet Indonesia Maju tanpa hambatan.” Tutup Iwan.
Baca Juga : Jaman Nilai Jokowi Seharusnya Lebih Leluasa Susun Kabinet Kerja Jilid II
