Kasus Lahan, KPK Periksa Kepala SMKN 7 Tangsel

by -19 views

Jamaninfo, Jakarta: Tim Penyidik KPK terus mengusut dugaan korupsi dalam pembelian lahan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel), kali ini dua orang saksi diperiksa oleh KPK.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan, bahwa pemeriksaan tersebut terkait dugaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.

“Bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung Merah Putih, Setiabudi, Jakarta Selatan, Tim Penyidik mengagendakan pemangilan saksi-saksi sebagai berikut, Suningsih Notaris, Aceng Haruji Kepala SMKN 7 Tangsel,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang mengusut kasus yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017.

KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut. Sayangnya, KPK masih enggan membeberkan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK akan mengumumkan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini setelah adanya proses penangkapan dan penahanan.

Sejalan dengan proses penyidikan kasus tersebut, tim penyidik sudah menggeledah sejumlah lokasi di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, Serang dan Bogor. Adapun lokasi yang digeledah yaitu rumah dan kantor dari para pihak yang terkait dengan perkara ini.

Tim Penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen, barang elektronik, hingga dua unit mobil usai menggeledah sejumlah lokasi tersebut. KPK akan menganalisa lebih jauh dua unit mobil serta dokumen-dokumen yang diamankan tersebut.

Diduga, terdapat kerugian keuangan negara lebih dari Rp10 miliar akibat pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengadaan lahan SMKN 7 Tangsel dianggarkan pada APBD Banten 2017 dengan nilai anggaran sebesar Rp17,9 miliar. Namun, pembelian lahan yang akan nilainya tak sampai Rp8 miliar. Diduga ada kejanggalan dalam proses pembelian atau pembebasan lahan tersebut.

Sumber : rri.co.idBerita Selengkapnya…

No More Posts Available.

No more pages to load.