Kebutuhan Meningkat, Ditjen Hubla Terus Cetak Perwira Pandu

by -38 views

JMOL. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) melantik 18 (delapan belas) orang Perwira Pandu Tingkat II di Jakarta, Sabtu (30/10). Ke-18 orang perwira pandu ini merupakan lulusan Angkatan XLVII yang telah menyelesaikan Diklat Pandu Tk. II selama 5 (lima) bulan. Dengan demikian, ada penambahan 89 orang perwira pandu tingkat II selama tahun 2021 ini.

Pelatihan Pandu di atas digelar oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP). Pelatihan berlangsung selama 105 hari atau 1.050 jam pelajaran, yang terdiri dari pembekalan, teori, praktek simulator dan evaluasi selama 54 hari. Praktek memandu kapal selama 51 hari di Perairan Wajib Pandu Kelas I Tanjung Perak Surabaya.

Saat ini tercatat 1061 orang pelaut Pandu yang sertifikatnya masih aktif. Menurut Plt Dirjen Hubla Arif Toha, jumlah tersebut masih belum memadai jika dibanding jumlah perairan pandu yang harus dilayani.

Pandu dan Pemanduan

Merujuk Permenhub No 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal, pandu adalah pelaut yang memiliki keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal. Adapun jasa pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada nakhoda tentang keadaan perairan setempat agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan pelabuhan.

Personel pandu membantu nakhoda melalui pemberian saran (advisory), informasi, serta petunjuk tentang keadaan perairan setempat. Walau tanggung jawab kapal sepenuhnya tetap berada pada Nakhoda, peran personel pandu tetap penting dalam meningkatkan keselamatan kapal sekaligus memperlancar lalu lintas pelayaran.

Keahlian dan keterampilan seorang pandu ditentukan oleh sertifikat yang dimilikinya. Terdapat tiga tingkat yaitu: sertifikat pandu kelas II, sertifikat pandu kelas I, dan sertifikat pandu laut dalam. Untuk memperoleh sertifikat-sertifikat di atas, seorang harus memenuhi persyaratan dan pelatihan tertentu.

Perairan Wajib Pandu

Pandu bekerja di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa. Perairan wajib pandu adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran tonase tertentu. Sementara pandu luar biasa adalah suatu perairan yang bukan wajib pandu pemanduan, namun tersedia layanan pemanduan jika diminta oleh nakhoda (voluntary pilotage).

Alur pelabuhan, kanal, selat sempit, dan sungai biasanya merupakan perairan wajib pandu. Secara umum, pemanduan (seringkali disertai penundaan) bertujuan untuk menghindari kapal kandas, tabrakan antar kapal, dan tumbukan kapal dengan dermaga, dan kelancaran operasi sandar. Oleh karena itu, kinerja pemanduan dinilai dari tingkat kecelakaan, waiting time, dan approach time.

Perairan pandu ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan berlayar. Ada dua faktor utama, yaitu faktor kapal atau internal, dan faktor karakteristik perairan (faktor luar kapal). Dalam faktor kapal terdapat beberapa kriteria, yaitu kepadatan lalu lintas kapal, ukuran kapal (tonase, panjang, draft), jenis kapal (terkait kemampuan manuver), dan jenis muatan. (Lihat Tabel 1). Beberapa kriteria yang termasuk faktor luar kapal antara lain: kedalaman, lebar dan panjang perairan, ombak, angin dan arus laut, dan lain-lain. Untuk lengkapnya, silahkan unduh Permenhub No 57 Tahun 2015 di sini.

Saat ini, berdasarkan karakteristik perairan dan tingkat kesulitan berlayar, Ditjen Hubla sudah menetapkan 155 perairan pandu, yang terdiri atas: 32 Wajib Pandu Kelas I, 31 Wajib Pandu Kelas II, 30 Wajib Pandu Kelas III, dan 62 perairan Pandu Luar Biasa. Jumlah di atas diperkirakan akan bertambah karena Ditjen Hubla masih terus melakukan identifikasi kebutuhan pemanduan di wilayah-wilayah lain di perairan Indonesia. [AF]

Baca Selengkapnya..

No More Posts Available.

No more pages to load.