Jakarta – Kementerian Dalam Negeri terus melakukan monitoring terhadap progres dukungan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018.
Dari 171 daerah yang akan menggelar pemilihan, seluruhnya telah memberikan dukungan anggaran untuk penyelengara pemilihan dalam hal ini KPU dan Bawaslu di daerah. Dukungan anggaran itu dituangkan dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo mengatakan bahwa dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada, bisa dikatakan hampir selesai semuanya.
Ia menyontohkan dukungan anggaran untuk KPU Provinsi. Dari 17 provinsi yang menggelar pemilihan, semuanya telah mengalokasikan anggaran untuk KPU Provinsi. Begitu juga dukungan anggaran untuk Bawaslu, semuanya telah selesai.
” Mekanisme dukungan anggaran dilakukan lewat Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” katanya di Jakarta, Rabu (10/1).
Hadi menjelaskan bahwa dukungan anggaran untuk dana pengamanan baru 15 provinsi yang mengalokasikannya. Sisanya, 2 provinsi masih dalam proses.
Di tingkat kabupaten dan kota, dukungan anggaran untuk KPU daerah juga tidak ada masalah. Anggaran untuk Panwas Pilkada semuanya telah diselesaikan.
“Begitu juga di tingkat kabupaten dan kota. Dari 154 daerah , semuanya telah meneken NPHD baik dengan KPUD maupun dengan Panwas,” ujarnya.
Sedangkan untuk dana pengamanan, baru 51 daerah yang telah menandatangani NPHD dengan pihak kepolisian. Sisanya, sebanyak 103 daerah belum meneken NPHD dana pengamanan.
“Diharapkan, yang belum segera menandatanganinya. Total dana pengamanan yang telah dialokasikan dari 15 provinsi ditambah 51 kabupaten atau kota yang telah menandatangani NPHD adalah sebesar 1,5 triliun,” pungkas Hadi. (HK)
