Kemenhub Tetapkan Standar Usaha di Sektor Transportasi untuk Perijinan Berbasis Risiko

by -45 views

JMOL. Menteri Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi, meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Peraturan dengan lampiran lebih dari 1500 halaman ini, sekaligus menetapkan penggunaan sistem perijinan yang terintegrasi secara elektronik, agar proses perijinan menjadi lebih efektif dan sederhana.

PM No 12/2021 di atas merupakan kelanjutan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan demikian, hanya jenis usaha dengan kategori risiko Menengah Tinggi (MT) dan Menengah Rendah (MR) yang wajib memiliki Ijin.

PM No 12/2021 dapat diunduh di sini

Transportasi Laut

Khusus di bidang Transportasi Laut, PM 12/2021 menetapkan standar usaha terhadap 17 Jenis Usaha, yaitu: Angkutan Laut mulai halaman 70, Angkutan Pelayaran Rakyat (82), Tally Mandiri (89), Perawatan dan Perbaikan Kapal (101), Angkutan Perairan Pelabuhan (113), Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan: Salvage, ship broker, rental peralatan (129), Bongkar Muat Barang (165), Jasa Pengurusan Transportasi (180), Depo Peti Kemas (196), Keagenan Kapal (212), Ship Management (224), Badan Usaha Pelabuhan (239), Pengerukan dan Reklamasi (248), Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Domestok dan LN (256 & 268),  Jasa Klasifikasi Kapal (281), dan Jasa Konsultasi Transportasi (290).

Standar usaha untuk tiap jenis usaha terdiri dari 11 item. Yang perlu diperhatikan adalah Persyaratan Khusus, Sistem Manajemen, dan Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan.

Penilaian Kesesuaian terdiri atas Menengah Tinggi (MT) atau Menengah Rendah (MR). Keduanya berbeda pelakuannya dalam proses perijinan dan pengawasannya. Pada kategori MT, pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Sementara untuk kategori MR, verifikasi dilakukan pada saat pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar terhadap Standar Usaha. Artinya, usaha dengan kategori risiko MR tentu lebih cepat proses perjinannya.

Kemenhub sendiri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, telah menerapkan sistem elektonik sejak tahun 2015, saat peluncuran aplikasi INAPORTNET untuk pelayanan di pelabuhan. Selain itu, pengurusan perizinan juga sudah dilayani melalui aplikasi SIMLALA dan aplikasi lainnya yang terus dilakukan pengembangan.

“Sampai saat ini, penguna aplikasi diantaranya INAPORTNET ada 10.344 user, SIMLALA 9.916 user, serta aplikasi SITOLAUT terdapat 1.553 user yang terdiri dari Consignee, Shipper, Supplier, Reseller, Operator Kapal, dan Regulator,” kata Capt. Dr. Mugen S. Sartoto saat membuka ”Sosialisasi Regulasi Perizinan Aplikasi Online Single Submission (OSS)” di Jakarta (19/10).

Pihaknya berharap para pengusaha di Transportasi Laut dapat memperoleh masukan dan informasi yang lengkap tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan standar usaha di bidang transportasi laut. [AS]

Baca Selengkapnya..

No More Posts Available.

No more pages to load.