Kementerian Pertanian (Kementan) mulai mendistribusikan 10 juta benih unggul perkebunan kepada masyarakat petani. Hal itu untuk mendorong kebangkitan kejayaan rempah-rempah Indonesia. Komitmen pemerintah ini telah dilakukan melalui regulasi terkait revitalisasi dan kebangkitan rempah nasional dengan memproduksi benih komoditas perkebunan yang unggul dan bersertifikat untuk didistribusikan kepada petani Indonesia secara gratis.
Dalam rangka mengakselerasi kebangkitan rempah Indonesia Kementan melalui Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dan Balai-Balai Penelitiannya serta Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Pertanian (BBP2TP) Tahun Anggaran 2017-2018 menugaskan untuk memproduksi benih sebar perkebunan.
“Saat ini sudah diproduksi sebanyak 18.289.935 benih. Benih yang diproduksi meliputi benih tebu, kopi, kakao, karet, kelapa, lada, pala, cengkeh, kayu manis dan jambu mete,” kata Kepala Balitbangtan Muhammad Syakir saat sambutan dalam peluncuran distribusi benih perkebunan di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri), Sukabumi, Jawa Barat, Senin (24/09).
Syakir menjelaskan, Pemerintah ingin mengembalikan kejayaan rempah Indonesia. Maka dari itu, melalui produk-produk unggul yang dimiliki, Kementan berharap ada lompatan produktivitas dan daya saing pertanian.
“Ini hanya bisa dilakukan dengan inovasi teknologi berupa benih unggul yang nantinya ditanam oleh petani kita,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Balai-Balai di Lingkup Puslitbang Perkebunan yaitu Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro), Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri), Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma), dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) memproduksi sebanyak 15.378.617 benih unggul bersertifikat.
“Balitbangtan tidak lagi hanya bertugas untuk merakit varietas unggul dan menyediakan benih sumber, tetapi juga sekaligus memproduksi benih sebar yang dapat disalurkan langsung kepada masyarakat petani melalui koordinasi dengan stakeholder di pusat dan daerah,” tandas Syakir.
Menurut Syakir, langkah Kementan ini sangat penting, mengingat sektor perkebunan merupakan penghasil devisa negara terbesar, melebihi pendapatan sektor minyak dan gas. “Tahun 2017, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi sektor perkebunan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar Rp 471 triliun, meningkat 9 persen dibandingkan kontribusinya pada tahun 2016. Nilai ekspornya mencapai Rp 432,4 triliun atau 96,4 persen dari total nilai ekspor pertanian,” jelasnya.
Syakir menuturkan, tingginya permintaan pasar global terhadap produk-produk perkebunan ini, belum diimbangi dengan ketersediaan stok dalam negeri sebagai akibat tingginya proporsi tanaman yang sudah tua dan tidak produktif lagi.
“Untuk menyikapi hal tersebut perlu dilakukan langkah nyata, melalui peremajaan tanaman, pemilihan varietas unggul dan pemberantasan hama/penyakit. Anggaran Kementan untuk program pembenihan gratis pada APBN 2018 ini dialokasikan Rp 5,5 triliun, naik dari 2,4 triliun pada APBN-P 2017 termasuk di dalamnya untuk sektor perkebunan,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syakir juga menyampaikan bahwa langkah Kementan tidak akan berhasil tanpa peran aktif pemerintah daerah, dan tentunya petani sebagai pelaku utama sekaligus sasaran untuk disejahterakan.
“Kesempatan program besar pemerintah bisa disambut dengan antusias,” tandasnya.
Sumber: https://jpp.go.id
Editor: Eva Ulpiati
