Komersialisasi Pendidikan Tidak Boleh Terjadi

by -7 views
Berita Terkini

, Jakarta: Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abdul Wahid menolak, klaster pendidikan masuk dalam konsep Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Menurutnya, bila dipaksa masuk ke dalam RUU Ciptaker, berarti ada komersialisasi pendidikan. Padahal, pendidikan adalah kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Komersialisasi pasti kepentingannya bisnis. Ini menurut saya perlu didudukkan. Masalah ini nanti bisa merambah pula ke pesantren,” kata Wahid, Kamis (17/9/2020).

Lebih jauh, politisi PKB ini mengungkapkan, pasti akan ada pertentangan terutama dengan UUD NRI Tahun 1945 ketika klaster pendidikan masuk dalam RUU Ciptaker yang sedang dibahas Baleg DPR.

“Pendidikan adalah tanggung jawab negara yang tertuang dalam UUD dan diperkuat dengan UU lain,” ujarnya.

“Ini tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tetap harus diatur dalam UU tersendiri,” pungkasnya.

Selengkapnya…