KPK Tak Hadir, Praperadilan RJ Lino Ditunda

by -17 views

Jamaninfo, Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda Sidang Perdana Pra Peradilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) di PT Pelindo II pada tahun 2010, Richard Joost Lino atau RJ Lino, Selasa (4/5/2021).

Hal itu dilakukan lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tergugat tak hadir dalam persidangan. Pantauan di lokasi, persidangan dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dan dipimpin oleh Hakim Tunggal, Morgan Simanjuntak. 

RJ Lino yang tengah ditahan di rutan KPK, tak hadir langsung dalam persidangan. Dia diwakilkan oleh Pengacaranya, Agus Dwi Warsono. Sementara di kursi tergugat tampak kosong, tidak ada satupun dari perwakilan KPK yang hadir.

Saat dimulai, negosiasi alot tentang lamanya waktu penundaan sempat terjadi. Tim Kuasa Hukum RJ Lino merasa keberatan dengan permohonan penundaan sidang hingga 4 pekan kedepan yang diajukan KPK ke Hakim.

Baca Juga: Kata Novel Soal Kabar Tak Lolos ASN

“Kami sudh resmi memanggil tapi sampai hari ini tidak hadir, ini ada surat. Permohonan penundaan sidang selama 4 minggu,” tutur Morgan.

Agus menilai waktu tersebut terlalu lama, dan ada kesan ingin mengugurkan praperadilan kliennya lewat penundaan. Sebab menurut Agus penundaan ini berkaitan dengan masa penahanan kliennya di KPK hingga 24 Mei 2021 mendatang.

“Kami keberatan 4 minggu, kami mohon pada bapak kami minta satu minggu. Masa tahanan RJ Lino berakhir tanggl  24 Mei,  jadi kalau berkenan yang mulia kami mohon penundaan paling lama 1 minggu,” jawab Agus.

“Jadi maksud  KPK itu ingin menggugurkan perkara praperadalian ini pak makanya dia minta 4 minggu,” tambahnya melengkapi.

Mendengar alasan tersebut, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permintaan Tim Kuasa Hukum RJ Lino. Memutuskan melanjutkan persidangan pada 18 Mei 2021 mendatang.

“Saya kasih 2 minggu, ditunda 2 minggu ya,” putus hakim.

Sebelumnya, KPK resmi menahan RJ Lino pada 26 Maret 2021 lalu. Dia ditahan setelah 5 tahun menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) di PT Pelindo II pada 2010

RJ Lino diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi dalam itu dan merugikan negara hingga Rp 50,03 miliar.

Lino juga diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan penunjukan langsung kepada perusahaan asal China untuk pengadaan tiga QCC tersebut. Pada saat itu, Lino menjabat Direktur Utama PT Pelindo II.

Sampai akhirnya menyampaikan gugatan Pra Peradilan di PN Jaksel pada 16 April 2021.

Dalam gugatannya, RJ Lino meminta hakim menyatakan bahwa penetapan dirinya menjadi tersangka, serta penahanannya tidak sah. Dia meminta dibebaskan dari Rumah Tahanan KPK.

Lino menganggap proses penyidikan atas dirinya yang melebihi jangka waktu dua tahun telah melanggar norma Pasal 40 Ayat (1) juncto Pasal 70 C UU KPK. Dia meminta hakim menyatakan bahwa KPK tidak berwenang melakukan penyidikan kasus ini.

Sumber : rri.co.idBerita Selengkapnya…