LaNyalla Dorong UU Adat Kerajaan Nusantara Disahkan

by -23 views

Jamaninfo, Jakarta: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta DPR RI dan Pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Kerajaan Nusantara menjadi Undang-Undang.

Sebab Undang-Undang tentang Adat Kerajaan Nusantara menurut dia dapat dijadikan sebagai payung hukum yang lebih kuat dalam merevitalisasi kerajaan Nusantara.

“Sebagai penerima titah raja dan sultan Nusantara yang diberikan dalam Deklarasi Sumedang saya akan terus suarakan pentingnya seluruh stakeholder bangsa ini memberi penghormatan yang tepat dan layak kepada kerajaan dan kesultanan Nusantara. Mereka adalah elemen penting lahirnya negara ini,” kata LaNyalla saat bersilaturahmi ke Kesultanan Sambaliung, Berau, Kalimantan Timur, Sabtu (15/1/2022). 

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani telah menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola pembentukan undang-undang.

Puan menjelaskan bahwa DPR RI telah menetapkan 40 RUU sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022. 

Adapun rinciannya yakni 26 RUU diusulkan oleh DPR RI, 12 RUU diusulkan oleh pemerintah dan 2 RUU diusulkan oleh DPD RI.

Salah satu dari RUU masuk ke Prolegnas Prioritas Tahun 2022 adalah RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Kerajaan Nusantara. 

Menurut Puan, Prolegnas merupakan upaya pembentuk undang-undang, dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional untuk mewujudkan amanat UUD 1945, yaitu untuk melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

“Dalam menyelenggarakan mekanisme pembentukan undang-undang, DPR RI dan Pemerintah semakin dituntut untuk dapat memenuhi landasan dan tata kelola pembentukan undang-undang yang selaras dengan UUD 1945, peraturan perundang-undangan, menjaga kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mendengarkan aspirasi dari rakyat,” jelas Puan. 

Sumber : rri.co.idBerita Selengkapnya…

No More Posts Available.

No more pages to load.