Larangan Cuti ASN-Swasta, Masyarakat Diimbau Tidak Mudik

by -10 views

Jamaninfo, Jakarta: Pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia, selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini guna mencegah kenaikan kasus Covid-19 yang biasanya terjadi setelah libur panjang usai.

Menyusul hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, yang ditunjukkan kepada Gubernur serta Bupati/Wali kota seluruh Indonesia.

Salah satu yang diatur dalam Inmendagri ini adalah terkait pelarangan Mudik.

Dilansir dari Inmendagri yang diunggah dari situs Kementeria Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati/Wali kota diminta untuk melakukan sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya.

“Apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan

pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,” tulis diktum kesatu huruf e angka ke-1.

Disamping itu, dalam Inmendagri ini masyarakat juga diimbau untuk tidak berpergian, tidak pulang kampung (mudik) dengan tujuan yang tidak penting (primer) atau mendesak.

Kemudian, dilakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri. Termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Natal-Tahun Baru.

Selain aturan mudik, Inmendagri ini juga mengatur terkait kebijakan pelarangan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), badan usaha milik negara (BUMN) dan karyawan swasta selama periode libur Natal-Tahun Baru.

Dalam diktum kesatu huruf g disebutkan:

1. pelarangan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan karyawan swasta selama periode libur Nataru; 

2. imbauan kepada pekerja/buruh untuk menunda pengambilan cuti setelah periode libur Nataru; dan

3. ketentuan lebih lanjut hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 selama periode libur Nataru akan diatur lebih lanjut oleh kementerian/lembaga (K/L) teknis terkait.

Inmendagri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Tanggal tersebut sama dengan tanggal penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia menjelang nataru, guna mencegah meledaknya kasus Covid-19.

Sumber : rri.co.idBerita Selengkapnya…

No More Posts Available.

No more pages to load.