Orasi Ilmiah Menteri Keuangan dalam Dies Natalis ke 55 Universitas Brawijaya
Topik ini sangat sesuai dengan kondisi indonesia. Mengawali 2018 kita perlu menjaga momentum perbaikan ekonomi untuk perbaikan merata dan berkeadilan. Perkembangan ekonomi suatu negara mengikuti strategi, kebijakan dan momentum.
Sejak kemerdekaan Republik Indonesia 1945, berbagai episode telah dilalui mulai era commodity boom dan strategi pembangunan di tahun 70-an dan 80-an yang sempat membuat Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi gemilang, hingga episode krisis keuangan Asia yang meruntuhkan ekonomi Indonesia.
Era reformasi ekonomi merupakan kombinasi perubahan kebijakan dan institusi seperti: terbentuknya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen, terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 mengenai pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan.
Di bidang Keuangan Negara telah dibangun berbagai peraturan perundangan-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat berkesinambungan dan dapat dinikmati dari generasi ke generasi.
Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,6 persen pada 10 tahun terakhir, Indonesia menempati ranking tertinggi ketiga di antara negara G-20 setelah Tiongkok dan India. Dilihat dari ukuran ekonomi, Indonesia menempati urutan ke 16 di antara anggota G-20, dengan tingkat pendapatan per kapita meningkat dari US$830 di tahun 2000 menjadi US$3,570 di tahun 2016, dan mengangkat status Indonesia dari low income country menjadi middle income country.
Posisi ini penting yang mengharuskan untuk terus menjaga momentum perbaikan, dan kemajuan yang tidak hanya penting bagi Indonesia namun juga dunia. Menjaga momentum perbaikan ekonomi dilakukan melalui perkuatan sisi produksi, memperkuat sisi permintaan, serta membangun institusi dan regulasi yang baik.
Tantangan perekonomian global dunia masih penuh ketidakpastian, sehingga penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat fondasi ekonomi domestik didalam memperkuat sisi produksi dan menjaga permintaan.
Di sisi domestik tantangan dalam bentuk kemiskinan dan ketimpangan harus diatasi. Pada priode 2014 – 2017, rata-rata penurunan tingkat kemiskinan mulai dapat ditingkatkan lagi menjadi 0,7 percentage point. Pemerintah akan terus menjaga momentum pengurangan kemiskinan. Meskipun ketimpangan pendapatan yang diukur dengan koefisien gini meningkat sekitat 0,6 poin menjadi 0,41 pada tahun 2012 dan relatif stagnan hingga tahun 2015, dengan berbagai program pembangunan yang inklusif, ketimpangan telah mampu menurun menjadi 0,39 di akhir periode 2016.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran saat ini adalah 5,5 persen, namun pengangguran di kalangan penduduk usia muda antara 15-19 tahun mencapai 21,8 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah paling tinggi yaitu sebesar 11,41 persen, diikuti lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 8,29 persen.
Pengentasan kemiskinan, ketimpangan dan penciptaan kesempatan kerja adalah prioritas pembangunan pemerintah, yang dilakukan melalui program:
- Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memutus rantai kemiskinan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Sejak diluncurkan tahun 2007, PKH menurunkan rasio Drop Out di sekolah sampai dengan 1,2 persen, meningkatkan partisipasi sekolah sampai dengan 5 persen, dan menurunkan kecenderungan penggunaan pekerja dibawah umur atau anak-anak sebesar 3,9 persen. Sementara dari sisi kesehatan, PKH berhasil meningkatkan pemeriksaan kehamilan keluarga sasaran sebesar 7,1 persen. Selain itu, PKH juga mampu memberikan kontribusi sekitar 13,4 persen dari rata-rata pengeluaran kelompok rumah tangga termiskin
- Program bantuan beras untuk 10 juta keluarga miskin, yakni pembelian 15 kg beras selama 12 bulan dengan harga subsidi. Program ini secara bertahap akan diubah menjadi bantuan non tunai.
- Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu bantuan untuk siswa/siswi yang berasal dari keluarga atau rumah tangga miskin dengan sasaran anak usia sekolah 6 sampai 21 tahun yang bersekolah maupun yang tidak bersekolah dari keluarga tidak mampu. Program dianggap cukup efektif dan telah memberikan kontribusi penurunan sekitar 7,7 persen dari rata-rata pengeluaran kelompok rumah tangga miskin.
- Peningkatan akses UMKM terhadap sumber permodalan dengan meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peran UMKM mencapai 60 persen dalam ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja di atas 97,2 persen. Penyaluran KUR terus ditingkatkan setiap tahun dari hanya sebesar Rp7,2 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp87,8 triliun pada tahun 2016, dengan total kredit disalurkan mencapai Rp178,8 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 20,3 juta jiwa khususnya ke perdagangan, pertanian dan jasa.
- Pemerintah juga memberikan kredit ultra mikro – Umi (di bawah Rp 10 juta) dengan total anggaran sebesar Rp1.5 triliun pada 2017, dan ditingkatkan menjadi Rp 2.5 triliun pada tahun 2018.
- Subsidi LPG 3 kg. Namun dari 25 juta rumah tangga kelompok 40 persen termiskin, hanya 13 juta diantaranya yang menikmati subsidi LPG. Sementara di kelompok 40 persen orang terkaya terdapat 9,8 juta rumah tangga yang ikut menikmati subsidi. Perbaikan subsidi secara tertutup sedang diujicobakan dan sasaran subsidi LPG perlu dikaji lebih baik ke depannya.
- Memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional terutama untuk masyarakat miskin dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada tahun 2018.
Peranan pemerintah daerah sangat menentukan dalam upaya pemberantasan kemiskinan penurunan kesenjangan. Transfer APBN ke Daerah dan Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. Dana Desa dialokasikan sebesar Rp60 triliun yang berfokus pada desa berpenduduk miskin tertinggi dan Dana Alokasi Khusus fisik untuk bidang infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan dasar.
Diharapkan masyarakat miskin menjadi masyarakat dan tali kemiskinan antar generasi dapat diputus.
Untuk memperkuat momentum pembangunan dan perbaikan kesejahteraan, pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh kawasan nusantara. Indonesia tertinggal dari pembangunan infrastruktur. Alokasi belanja infrastruktur di APBN 2018 adalah sebesar Rp410,7 triliun, atau meningkat 165 persen dibanding alokasi tahun 2014. Pemerintah terus menjaga pembangunan infrastruktur dengan mengikutsertakan peranan swasta untuk terus menjaga momentum pertumbuhan, tanpa mengorbankan kehati-hatian dan keberlangsungan dalam pengelolaan keuangan negara.
Pembangunan Sumber Daya Manusia adalah kunci bagi perkuatan momentum dan pemerataan kesejahteraan. Sejak tahun 2009, sesuai amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan 20 persen dari belanja APBN untuk pendidikan. Belanja pendidikan terus meningkat signifikan dari sekitar Rp208 triliun di tahun 2009 menjadi Rp444,1 trilliun di tahun 2018. Selain itu sejak 2011, di sisi pembiayaan, Pemerintah telah mendirikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bertugas mengelola endowment fund untuk pemberian beasiswa bagi anak bangsa dan hibah penelitian. Jumlah penerima beasiswa LPDP yang mencapai 18.466 (hingga November 2017) yang diharapkan akan melahirkan generasi bangsa Indonesia yang mampu membawa estafet pembangunan Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan.
Universitas Brawijaya merupakan salah satu tujuan favorit (posisi ke-7) dengan adanya 304 awardee yang saat ini telah atau sedang melaksanakan studi.
Investasi SDM kedua adalah perbaikan kesehatan. Sejak tahun 2015, alokasi anggaran kesehatan mencapai 5 persen dari APBN, untuk mendanai Program Indonesia Sehat (Jaminan Kesehatan Nasional), program KB, sertifikasi obat dan makanan, imunisasi, pencegahan stunting, dan lain-lain.
Tahun 2017 menunjukkan momentum pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,05 persen, dengan perbaikan ekonomi global yang menyumbang perbaikan kinerja ekspor yang tumbuh 17,3 persen di triwulan ketiga 2017. Dari sisi internal permintaan domestik tetap terjaga, dengan konsumsi Rumah Tangga tumbuh stabil pada tingkat 4,9 persen. Sementara itu investasi menunjukkan momentum perbaikan dengan tumbuh di atas 7 persen. Ini merupakan hasil positif dari reformasi struktural melalui peluncuran paket-paket kebijakan ekonomi yang telah memperbaiki iklim investasi di dalam negeri.
Ease of Doing Business Indonesia meningkat signifkan dari ranking 91 menjadi 72. Dalam 3 tahun terakhir, posisi EoDB Indonesia telah meningkat sebanyak 48 peringkat. Indonesia saat ini telah meninggalkan Brazil, India, RRC dan Afsel.
Sedangkan posisi Global Competitiveness Index naik sebanyak 5 peringkat di tahun 2017 dengan poin yang meningkat di bidang infrastruktur, institusi dan makro ekonomi. Untuk melengkapi, di tahun 2017 Indonesia mendapatkan dua rating upgrades yakni dari Standard and Poor’s dan Fitch. Indonesia telah mendapatkan investment grade dari lima lembaga yakni: S&P, Fitch, Moody’s, R&I dan JCRA. Bahkan Fitch telah menempatkan skala investment grade Indonesia pada level BBB yang merupakan posisi terbaik sejak 1995.
Rating upgrades tersebut semakin menegaskan bahwa perekonomian dan kerangka kebijakan Indonesia berada pada jalur yang baik sehingga kemampuan Indonesia dalam meningkatkan investasi dan mengembalikan kewajiban (creditworthiness) dipandang meningkat. Investasi dapat menciptakan produktivitas perekononian, meningkatkan pekerjaan.
Model pertumbuhan berlokomotif investasi (investment led growth), mengharuskan Indonesia untuk terus melakukan perbaikan kualitas manusia, perbaikan infrastruktur dan perbaikan institusi birokrasi dan perijinan, agar strategi tersebut dapat mencapai hasil perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Daya tahan perekonomian Indonesia dari investasi sudah cukup baik.
Hal ini dilihat dari realisasi investasi langsung yang hingga triwulan ketiga 2017 tercatat sebesar Rp513,2 triliun atau mencapai 75,6 persen dari total target keseluruhan tahun. Investasi portofolio juga menunjukkan perkembangan yang baik, antara lain ditunjukkan oleh kinerja Indeks Harga Saham Gabungan yang terus memecahkan rekor di sepanjang 2017, dan pada akhirnya ditutup pada level 6.355,7 atau meningkat sekitar 20 persen dibanding posisi penutupan 2016. Kita semua harus terus memperkuat momentum positif ini untuk dapat menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan kesejahteraan yang lebih cepat.
Untuk menjaga kepercayaan dan stabikitas ekonomi, peranan APBN sangat penting. Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 telah memberikan rambu-rambu yang baik untuk menjaga pengelolaan APBN dilakukan secara prudent dan tetap menjaga momentum pertumbuhan. Defisit kumulatif APBN dan APBD maksimal diperkenankan 3 persen terhadap PDB, dan tingkat utang pemerintah maksimal 60 persen dari PDB. Dalam 10 tahun terakhir defisit fiskal Indonesia rata-rata sebesar 1,6 persen. Sementara itu tingkat utang saat ini dapat dijaga di bawah 30 persen, menurun tajam sejak tahun 2000 yang mencapai 89 persen PDB. Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat utang paling rendah di dunia. Kita tetap harus menjaga defisit APBN hanya untuk tujuan produktif agar tetap terbayar dan merupakan tanggung jawab kepada generasi mendatang.
Dalam rangka menjaga APBN yang sehat dan berkelanjutan penerimaan negara dan perpajakan harus terus diperkuat. Untuk itu pemerintah telah mengimplementasikan reformasi perpajakan yang diawali dengan program Amnesti Pajak. Program tersebut menjadi yang tersukses di dunia dengan kontribusi sebesar Rp134,8 triliun terhadap penerimaan negara dengan total asset yang dideklarasikan sebesar Rp4.881 triliun atau sebesar 39,4 persen dari PDB.
Amnesti Pajak hanyalah sebuah langkah awal. Dalam upaya peningkatan penerimaan perpajakan secara berkelanjutan, Pemerintah terus meningkatkan upaya-upaya reformasi perpajakan dengan harapan terjadinya perluasan basis pajak (tax base) serta meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Setelah tax amnesty, Pemerintah melanjutkan upaya reformasi perpajakan yang lebih komprensif dengan 4 pilar utama yakni: 1) Regulasi; 2); Sumber Daya Manusia; 3) Dukungan Informasi dan Teknologi serta 4) Proses Bisnis.
Capaian positif perekonomian 2017 juga tidak terlepas dari kinerja pelaksanaan APBN yang sangat baik. Realisasi 2017 menunjukkan hal yang baik. Defisit anggaran terjaga pada tingkat 2,57 persen dari PDB, lebih kecil dari UU APBN sebesar 2,92%. Rasio utang terhadap PDB Indonesia tetap dibawah 30 persen dari PDB Indonesia. Realisasi penerimaan negara 2017 mencapai Rp. 1.655,8 triliun (95,4 persen dari target) dengan perpajakan merupakan kontributor utama dari penerimaan negara yaitu sebesar Rp. 1.339,8 triliun rupiah atau 81 persen dari total penerimaan negara. Penerimaan pajak Non Migas jika tanpa memperhitungkan uang tebusan dari program Amnesti Pajak mencapai sekitar Rp. 1.076,8 triliun atau tumbuh sebesar 12,1 persen dari tahun 2016. Realisasi penerimaan PPN mencapai 100,6 persen dari target penerimaan Cukai, Bea Masuk serta Bea Keluar mencapai masing-masing 100,1, 105,1, dan 149,9 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2017.
Capaian ini didukung oleh beberapa faktor utama yaitu perbaikan kerja Kemenkeu, membaiknya daya beli masyarakat, mulai pulihnya kinerja ekspor-impor Indonesia, membaiknya harga komoditas di pasaran internasional, serta berjalan dengan efektifnya program DJBC dalam menertibkan importir dan cukai berisiko tinggi yang mulai dilaksanakan semenjak bulan Juli 2017.
PNBP yang mencapai 118,5 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2017 serta mengalami pertumbuhan 17,7 persen. Prestasi ini sejalan dengan semakin membaiknya harga komoditas di pasaran internasional, membaiknya kinerja BUMN, terutama yang bergerak di sektor pertambangan dan makin meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik.
Dari sisi belanja negara, realisasi APBN mencapai sebesar Rp. 2.001,6 triliun atau sebesar 93,8 persen dari target. Berbagai output penting telah dihasilkan melalui belanja pemerintah pusat, yakni:
Di bidang infrastruktur telah dihasilkan pembangunan 794 km jalan, 9.072 m jembatan, pembangunan 11 bandara, dan pembangunan 618,3 km jalur kereta api.
Di bidang pendidikan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 19,8 juta siswa, penyaluran Bantuan Operasional Siswa (BOS) bagi 8 juta siswa dan beasiwa bidik misi bagi 364,4 ribu mahasiswa.
Di bidang kesehatan dan sosial, penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada 92,1 juta jiwa serta Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 6 juta peneriman manfaat.
Sementara itu pada alokasi belanja TKDD, telah dicapai output sebagai berikut:
- Bidang infrastruktur: dana TKDD telah digunakan untuk pembangunan 1.003 km jalan baru dan perbaikan serta pemeliharaan 11.292 km jalan yang telah dibangun sebelumnya.
- Bidang pendidikan: dana TKDD telah digunakan untuk membangun 1.351 ruang kelas baru, perbaikan kualitas 11.006 ruang kelas yang telah ada, penambahan koleksi perpusatakaan sebanyak 11.758 paket serta pemberian bantuan operasional pendidikan bagi 52,2 juta siswa.
- Bidang kesehatan: TKDD telah digunakan untuk membantu 9.767 Puskesmas di seluruh Indonesia serta perbaikan kualitas 347 rumah sakit.
- Spesifik untuk Dana Desa, capaian output di tahun 2017 yang telah dihasilkan adalah pembangunan 107.958 Km Jalan Desa, 89.187 unit Pos Kesehatan, 178.807 unit MCK, 107.725 unit Air Bersih, dan 25.903 Ha luasan Irigasi.
Pemerintah terus mengawal agenda reformasi ekonomi termasuk pada sisi fiskal di tahun 2018
Kini kita telah memasuki tahun 2018. Program pembangunan akan difulokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan agar lebih berhasil guna. Pemerintah terus mengawal agenda reformasi ekonomi termasuk pada sisi fiskal di tahun 2018. Pengelolaan APBN akan semakin diperkuat untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sehat pada tingkat 5,4 persen, penurunan pengangguran menjadi 5,0 – 5,3 persen, menurunkan kemiskinan hingga berada di bawah 10 persen, serta turunnya rasio gini menjadi 0,38.
Kebijakan fiskal di tahun 2018 tetap diarahkan pada tiga strategi utama yakni: optimalisasi pendapatan, perbaikan kualitas belanja, dan pembiayaan yang hati-hati dan berkesinambungan. Defisit fiskal terjaga pada tingkat yang manageable 2,19 persen, tanpa mengurangi daya stimulus APBN bagi menjaga momentum perekonomian karena pemerintah terus fokus pada belanja yang produktif.
Indonesia telah menunjukkan dengan kerja bersama perekonomian makin tumbuh baik. APBN dengan fungsinya yang sangat vital merupakan sebuah alat untuk memperkuat social cohesion antar raykat Indonesia. Namun upaya mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan perlu lebih dari sekedar kebijakan fiskal dan APBN. Penguatan kerangka institusi dan sinergi baik institusi pemerintahan dan non-pemerintahan adalah sangat penting.
Kepada para civitas academica Universitas Brawijaya yang hadir pada hari ini saya ingin mengajak agar lembaga ini terus mengawal dan membantu menciptakan cita-cita kesejahteraan masyarakat sesuai cita2 kemerdekaan yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan berkesinambungan, melalui fungsi pendidikan. Menghadapi tantangan ke depan yang penuh perubahan dinamis dan semakin berat diperlukan SDM Indonesia yang memiliki kompetensi hard skill dan soft skill yang memadai. Dan peranan universitas sangatlah krusial.
Hard skill diwujudkan dengan penciptaan sistem pendidikan yang dapat mempersiapkan SDM untuk memasuki pasar tenaga kerja yang semakin hari semakin cair dan fleksibel, termasuk kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Universitas berperan menciptakan lulusan dengan Keterampilan tinggi dan misi yang baik untuk memberikan nilai tambah.
Sedangkan soft skill dibangun dengan pembentukan karakter, integritas, komunikasi, serta kemampuan untuk bekerja sama atau bersinergi dari umat manusia. Kemampuan bersinergi sangat penting dimana dunia dibanjiri informasi yang tidak benar. Karakter integritas dan komunikasi adalah fundamental yang tidak lekang zaman.
Soft skill SDM Indonesia sangat diperlukan terutama karena negara ini masih menghadapi tantangan berat dalam hal pemberantasan korupsi. Berdasarkan penilaian Corruption Perception Index (CPI) dari Transparency International (2016), ada tren perbaikan namun skor Indonesia masih terhitung rendah yakni 37 dari skala 1-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Indonesia menempati peringkat 90 dari 176 negara yang dinilai.
Universitas Brawijaya diharapkan turut menjaga agar integritas SDM yang dididiknya dapat membantu Indonesia menjadi negara yang lebih bersih. Ini adalah hal yang tidak bisa ditunda-tunda karena korupsi selain menurunkan martabat kita sebagai bangsa, juga mengurangi/menghilangkan kesempatan untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat misalnya melalui kebocoran anggaran.
Saya berpesan kepada jajaran Universitas Brawijaya, agar universitas yang baik dan megah ini menjadi aset kebanggaan Indonesia. Selamat berpartisipasi membangun Indonesia dan membangun momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sri Mulyani
Menteri Keuangan Republik Indonesia
