Jamainfo.com, Opini – Ketua DPP JAMAN, Arkialus Baho menyampaikan dalam rilis bahwa Pola penanganan kamtibmas oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, perlu dikritisi. Khusus soal penanganan keamanan di bumi Papua dan Papua Barat, Senin (2/9).
Ketika konflik pecah, solusinya militer diterjunkan, Penegakan hukum dan pembentukan tim bayangan. Itulah gayanya menkopolhukam tangani Papua.
Dulu, ketika kasus Paniai berdarah menyeruak, kementerian tersebut datang ke Papua lalu kumpul beberapa orang, dan dipromosikan sebagai wakil orang Papua. Kelompok tersebut diboyong sampai australia, di forum-forum yang bicara Papua, mereka dijadikan sebagai corong disana.
Sebelumnya juga dilakukan pengumpulan tokoh-tokoh OPM, Yoku dkk, mereka digiring sebagai corong menentang aspirasi OPM di luar negeri.
Sekarang, hadapi reaksi orang Papua menentang rasisme, kembali lagi jalan dan pola yang sama dipakai. Beberapa orang Papua, eks menteri, dan legislatif Papua, politisi dan pemuda, dikumpulkan, lalu di opinikan sebagai tokoh macam-macam. Seolah-olah, dengan menonjolkan tim bayangan tersebut, rakyat Papua percaya dan selesai masalahnya.
Tangkap Pengibar Bendera BK Bukan Solusi Selesaikan Masalah
Bintang kejora dikibarkan bukan hanya di istana, hampir semua aksi demo protes yang dilakukan orang Papua melawan rasisme, mereka membawa bendera tersebut. Di Papua maupun Papua barat.
Kenapa mereka membawa bendera? Itulah ekspresi bahwa harga diri orang Papua tidak bisa dilecehkan dengan sebutan monyet.
Saya pikir, orang lagi marah atau jengkel karna disebut monyet, apalagi dilakukan oleh oknum aparat TNI berseragam, itu keterlaluan.
Dan perlawanan terkait rasisme, mereka ekspresikan melalui berbagai cara. Ada yang bawa bendera bintang kejora, ada yang berakhir rusuh, ada yang mengakibatkan aparat TNI/POLRI dan sipil meninggal. Itu semua terjadi karena amarah semua orang Papua, bukan amarah segelintir orang.
Kedepan, tangkap menangkap akibat kibarkan bendera tersebut tetap terjadi, bukan hanya sekarang. Sebelumnya juga terjadi demikian.
Jadi, penangkapan terkait pengibar bendera kejora di istana bukan hal baru, tapi siapa yang kibarkan tentu berurusan dengan pihak berwajib. Semacam mainan penegakan hukum yang diulang ulang, tak ada solusinya
Seharusnya, pemerintah jangan reaktif dengan simbol simbol belaka, sebab simbol bukan solusi mensejahterakan rakyat Papua.
Pemerintah seharusnya mengesampingkan nasionalisme simbol dan mengedepankan nasionalisme kebangsaan, sebangsa dan setanah air, masyarakat adil dan makmur. Fokus kesana saja ketimbang pusing urusan simbol.
Bisnis Keamanan ataukah Dialog?
Kerusuhan di Papua jadi pembenar untuk menurunkan pasukan di Papua?? Konflik Papua selalu militer yang dikirim. Pemerintah seolah tidak ada solusi lain, selain kedepankan operasi militer.
Dari dulu pendekatan tersebut dilakukan, toh, tidak menjawab masalah. Kisruh sosial akibat ketidakadilan sosial, ekonomi maupun politik, jawabanya bagaimana supaya tidak ada ketidakadilan tersebut, bukan dijawab dengan moncong senjata.
Konflik Papua memang rawan dijadikan bisnis kamtibmas. Pendropan pasukan tentu dananya tidak sedikit.
Belum lagi sumber sumber dana operasi keamanan, tak lain menggunakan dana yang seharusnya diperuntukkan buat kesejahteraan rakyat.
Padahal, pendekatan militer selama ini dalam hadapi situasi Papua, bukanya selesai masalah, tetap timbul konflik baru di kemudian hari.
Maka itu, pemerintah pusat harus merubah cara pandang mereka soal Papua. Terutama menteri terkait. Sebab, Papua itu kekhususanya unik dan beragam. Baik politik maupun ekonomi serta strategi kebudayaan.
Jika ingin dialog, silahkan dialog dengan suku-suku dan marga yang ada di Papua, ada 200 an suku disana, ditambah ribuan marga dan keret. sebab mereka itu basis riil di Papua dan Papua Barat. Jangan bawa segelintir orang lalu propaganda seolah mereka mewakili aspirasi rakyat. (Ril)
