Menkpolhukam: Pasal Asusila UU ITE Diusulkan Diubah

by -21 views

Jamaninfo, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan, Pasal 27 yang dinilai karet merupakan salah satu yang akan direvisi terbatas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eleltronik (UU ITE). Pasal ini menyangkut keasusilaan.

Menurutnya bunyi usulan revisi pasal ini menjadi pihak yang diancam pidana adalah pihak yang menyebarluaskan konten asusila dan bukan pihak yang membuat konten tersebut.  

“Sekarang ditegaskan pelaku yang dapat dijerat oleh pasal 27 ayat 1 UU ITE terkait dengan penyebaran konten kesusilaan adalah pihak yang memiliki niat menyebaluaskan untuk diketahui oleh umum suatu konten kesusilaan. Jadi bukan orang yang melakukan kesusilaan (membuat konten asusila),” ungkap Mahfud di Jakarta, Jumat (11/11/2021).

Namun, Mahfud menekankan aturan hukum bagi pembuat konten asusila tetap ada. Bukan berarti tidak ada aturan hukumnya. Aturan itu ada dalam undang-undang tentang pornografi.

“Kalau orang cuma bicara mesum, orang saling kirim, membuat gambar melalui elektronik, tetapi dia bukan penyebarnya itu tidak apa-apa, apa tidak dihukum? Dihukum tapi bukan UU ITE itu ada undang-undang sendiri misalnya Undang-Undang Pornografi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kajian UU ITE, Sugeng Purnomo menjelaskan secara spesifik usulan revisi pada pasal 27 itu. Dia mengambil contoh sepasang suami istri yang membuat konten kesusilaan untuk mereka sendiri tak dapat dijerat dengan pasal ini. Kecuali dengan niat untuk menyebarluaskannya ke publik.

“Nah kita coba detailkan dalam (usulan) revisinya itu bahwa itu untuk diketahui oleh umum. Menyiarkan dan mempertunjukan di muka umum, dalam arti adalah kalau misalnya sepasang suami istri buat konten tertentu yan dikatakan dalam lingkup kesusilaan untuk mereka, maka itu tidak bisa diterapkan pasal ini, dalam arti nanti pada saat revisi sudah dilakukan,” jelas Sugeng yang juga Deputi III Kemenko Polhukam ini.

Sebagai informasi, Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 4 tahun 2008 tentang Pornografi melarang setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: 

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 

b. kekerasan seksual; 

c. masturbasi atau onani; 

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

e. alat kelamin; atau 

f. pornografi anak.

Ketentuan pidana atas pasal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU yang sama yakni setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.

Sumber : rri.co.idBerita Selengkapnya…