Jakarta, Kementerian Kesehatan RI kembali mengirimkan putra putri terbaik untuk membangun dan memperkuat kesehatan dari pinggiran melalui Nusantara Sehat (NS) Periode II Tahun 2017 (Batch 7). “Program Nusantara Sehat diharapkan dapat menjadi mekanisme efektif untuk memperkuat pelayanan primer, terutama di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) serta daerah bermasalah kesehatan (DBK),” kata Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM (K) saat membuka Pembekalan Tim Nusantara Sehat (NS) Batch VII di Pusdikkes Kodiklat TNI AD, Jakarta (19/7).
Peserta pembekalan Nusantara Sehat Batch 7 sudah dibagi dalam kelompok sesuai lokasi penugasan. Tujuannya agar selama pembekalan para peserta bisa belajar, mengenali situasi dan kondisi budaya, masyarakat, permasalahan kesehatan di tempat tugas. Selain itu membangun kerjasama tim dan menyiapkan diri baik secara fisik maupun mental untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat bertugas. “Adanya pembekalan ini saya harap para peserta Nusantara Sehat Batch 7 mampu menjadi ujung tombak layanan kesehatan di NKRI dengan berbekal disiplin, loyalitas, dedikasi, jiwa korsa, dan semangat pantang menyerah, serta tidak mudah putus asa ditempat tugasnya dalam rangka memberikan layanan kesehatan paripurna,”tutur Menkes.
*Distribusi Tenaga Kesehatan*
Program Nusantara Sehat diawali dengan kajian tentang distribusi tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2012. Salah satu rekomendasinya bahwa penempatan tenaga kesehatan untuk daerah tertentu akan lebih baik jika dilakukan berbasis tim. Sejak Tahun 2015, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program Nusantara Sehat. Hingga Tahun 2016 Kementerian Kesehatan telah menempatkan 728 tenaga kesehatan yang tersebar di 131 Puskesmas.
“Saat ini kita akan kembali menempatkan 360 tenaga Nusantara Sehat untuk ditempatkan di 60 Puskesmas,” cetus Menkes. Melalui Program Nusantara Sehat, Menkes berupaya untuk memperkuat Puskesmas dalam menjalankan fungsi promotif dan preventif. Salah satu fungsi Puskesmas dalam Pembangunan Kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 yaitu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama dan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama.
‘’Kegiatan Puskesmas dalam melaksanakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama (UKP) akan menghasilkan individu-individu sehat, yang diukur dengan Indikator Individu Sehat (IIS),’’ kata Menkes. Melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kerjanya, Puskesmas akan lebih cepat mencapai Kecamatan Sehat. Dengan mengembangkan dan membina desa dan kelurahan, Puskesmas harus melaksanakan pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan keluarga akan menghasilkan keluarga-keluarga sadar kesehatan yang diukur melalui Indeks Keluarga Sehat (IKS).
“Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pendekatan keluarga adalah pendekatan pelayanan oleh Puskesmas dengan mengintegrasikan UKP dan UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasarkan pada data dan informasi dari profil kesehatan keluarga,’’ tegas Nila Moeloek. Adapun tujuan dari pendekatan keluarga yaitu, pertama, meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif; kedua, mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten/Kota dan SPM Provinsi, melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan; ketiga, mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN; keempat, mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Menkes menilai, tenaga kesehatan di Puskesmas tidak hanya bekerja di dalam puskesmas, namun perlu mendatangi masyarakat di level keluarga di wilayah kerjanya. Program Indonesia Sehat diyakini dapat diakselerasi melalui pelaksanaan Nusantara Sehat. Sehingga peserta Nusantara Sehat juga dibekali bela negara, penguatan program, pengembangan diri serta pelayanan medis dan komunitas.(*)
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, dan alamat email [email protected]
*Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat*
drg. Oscar Primadi, MPH
