Omnibus Law Sektor Pelayaran: Cabotage Tetap, Pengaturan Kapal Asing Naik “Derajat”

by -27 views
Berita Terkini

JMOL. UU Cipta Kerja sudah disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020. Omnibus law ini mengubah 76 undang-undang, salah satunya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selanjutnya disingkat “UU Pelayaran”.

Perubahan terhadap UU Pelayaran berada pada pasal 59 Bab III, Bagian IV, tentang Transportasi. Selain UU Pelayaran, UU bidang perhubungan yang turut mengalami perubahan adalah: UU Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU Perkeretaapian, dan UU Penerbangan.

Pada bagian dan paragraf lain, ada sejumlah UU yang terkait Pelayaran juga diubah, yaitu UU Kelautan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Perikanan, UU Minerba, dan UU Migas.

Cakupan

Pasal yang disasar (untuk diubah) oleh UU Cipta Kerja adalah Pasal-Pasal yang mengatur izin usaha, dan yang terkait dengan kewenangan administratif pemerintahan.

Penyebutan “izin” dalam UU  Sektor diubah  menjadi “Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Sementara pada kewenangan administratif pemerintahan, penyebutan  “Menteri” diubah  menjadi “Pemerintah Pusat”.

Berdasarkan paparan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla)yang diperoleh Redaksi, ada sebanyak 67 ketentuan dalam UU Pelayaran yang diubah melalui di UU Cipta Kerja. Darinya, sebanyak 63 pasal yang diubah, 1 pasal tambahan, dan 3 pasal dihapus, serta 6 penjelasan pasal. Perubahan mencakup topik angkutan di perairan, kepelabuhanan, Keselamatan dan keamanan, serta ketentuan sanksi adminitrasi dan pidana.

Cabotage dan Kapal Asing

Untuk angkutan laut dalam negeri, asas cabotage tetap dipertahankan. Pasal 8 (dalam UU Pelayaran) tidak berubah.

Namun, UU Cipta Kerja menyisipkan pasal 14A yang mengatur penggunaan kapal asing. Dimana penggunaan kapal asing diperbolehkan hanya untuk pelayaran non cabotage dan sepanjang kapal nasional belum tersedia. Yang dimaksud “belum tersedia” berkaitan dengan jumlah dan jadwal saat diperlukannya jenis kapal yang dimaksud.

Sebelumnya, ketentuan penggunaan kapal asing diatur dalam PP No 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan permenhub IPKA (Ijin Penggunaan Kapal Asing). Melalui Omnibus Law, ketentuan penggunaan kapal asing kini dinaikkan ke level Undang-undang.

Wreck Removal

Pelaku Usaha diwajibkan untuk menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatan miliknya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak kapal tenggelam. UU Cipta kerja mengedepankan sanksi administratif dengan menaikkan besaran denda hingga sepuluh milyar rupiah jika tidak dipatuhi. (Pasal 225 ayat 1 dan pasal 321).

Multimoda, E-doc

UU Cipta Kerja mendorong penggunaan dokumen elektronik dalam kontrak pengangkutan multimoda. (pasal 52). Menurut Ditjen Hubla, hal ini sejalan dengan pengembangan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kapal Ikan

Pengukuran Kapal Ikan dapat dilakukan oleh KKP setelah personilnya memenuhi kompetensi, standar dan prosedur yang ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Pendaftaran Kapal Ikan untuk penerbitan kebangsaan kapal tetap diajukan ke Kementerian Perhubungan, sedangkan  pendaftaran kapal untuk  pemenuhan kebutuhan lainnya di bidang perikanan tetap diajukan ke KKP.

PP Omnibus

Sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja sektor Pelayaran, Pemerintah akan menyiapkan 1 Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi ‘payung’ pengaturan sektor perhubungan, dimana pembentukannya akan menggunakan metode omnibus law.

dr“PP Omnibus” Sektor Perhubungan ini akan merevisi empat PP yang sudah ada di sektor pelayaran (Kepelabuhanan, Kenavigasian, Angkutan di Perairan, dan Perkapalan). Dan, menambahkan dua PP baru, yaitu PP Kesyahbandaran dan PP Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. [AS]

Baca Selengkapnya..