Pengelola “Private Island” Wajib Sediakan Akses Publik dan Lakukan Divestasi

by -65 views
Berita Terkini

JMOL. Pengelola ‘pulau pribadi’ kini wajib menyediakan akses dari laut bagi masyarakat, serta diwajibkan melakukan divestasi, menjual sahamnya, paling sedikit sebesar 20 persen kepada pihak Indonesia. Kedua kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) Nomor 8 Tahun 2019, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2019.

Yang pertama, PermenKP Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di Bawah 100 km persegi. Permen ini mulai berlaku sejak Maret 2019, menggantikan PermenKP Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

Yang kedua, Perpres nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, yang diterbitkan pada bulan Mei 2019.

Tak banyak perbedaan isi dari kedua peraturan tersebut. PermenKP No 8/2019 dikenakan pada pulau dengan luas hingga 100 km persegi atau 10 ribu ha. Sementara Perpres No. 34/2019 mengatur pulau dengan luas hingga 2000 km persegi atau 200 ribu ha.

Lalu apa perbedaannya?

“PermenKP 8/2019 mengatur rekomendasi pemanfaatan PPK dengan luasan hingga 100 km persegi bagi investor dalam negeri” jelas Ahmad Aris, Kasubdit PPK di Ditjen PRL – KKP.

Akses Publik dan Divestasi

Keduanya, PermenKP dan Perpres di atas, mengatur luasan lahan pulau yang dikelola pelaku usaha sebagai berikut: (1) paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) dari luas pulau dikuasai langsung oleh Negara, yang dapat digunakan oleh publik secara bebas. (2) paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, dimana 30 persen darinya harus diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau. Singkatnya, investor paling banyak hanya ‘menguasai’ 40 persen dari luas pulau.

Selain itu, ada Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Bab IV, Pasal 9 ayat (2) memuat pemberian hak atas tanah di pulau-pulau kecil dengan luasan yang mirip dengan PermenKP dan Perpres.

Wajib divestasi bagi PMA juga diatur dalam PermenKP dan Perpres. Investor wajib mengalihkan sahamnya sedikitnya 20 persen kepada pihak Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 tahun sejak ijin usaha diterbitkan. Saham yang sudah dialihkan tersebut tidak dapat terdelusi alias berkurang karena adanya penambahan modal.

Ahmad Aris mengatakan pihaknya masih terus mensosialisasikan kedua aturan tersebut, terutama isu akses publik. Ketentuan wajib divestasi juga disosialisaikan walau umumnya usia PMA di pulau-pulau kecil masih di bawah 10 tahun.

Indonesia memiliki sekitar 16.671 pulau yang sudah didepositkan di PBB tahun 2019 dan juga sudah dihitung luasnya. Ada 16.852 atau 96, 27 persen merupakan pulau kategori sangat kecil. Luasnya di bawah 10.000 Ha. Akumulasi luasan seluruhnya hanya 0,98 % dari luas daratan Indonesia. Direktori Pulau-pulau kecil dapat dilihat di sini.

Hampir semua memiliki daya tarik wisata karena keindahan alam dan pantai yang khas tropis. Investasi di Pulau-pulau kecil ini diperkirakan dapat menyumbang devisa miliaran dolar dalam bentuk foreign direct invesment dan kunjungan wisatawan asing.

Strategi pemerintah terhadap pulau-pulau kecil adalah mengkombinasikan pemanfaatan dan konservasi. Jadi, siapapun yang ingin mengelola sebuah pulau, wajib melaksanakan program konservasi, yang disetujui dan diawasi oleh KKP secara berkala. Bak gayung bersambut, trend wisatawan, terutama asing, kini lebih menyukai pulau dengan ekosistem yang alami. Keindahan, privasi, dan konservasi sudah menjadi “jualan” yang mahal. [AS]

Baca Selengkapnya..