Penyampaian Aspirasi, Dasco: Tetap Jaga Prokes

by -19 views

Jamaninfo, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan agar penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa harus dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) pencegahan dan pengendalian Covid-19. 

Sebab Ketua Harian Partai Gerindra ini mengaku tidak ingin penyampaian aspirasi tersebut justru menimbulkan masalah, yakni klaster Covid-19 baru. 

“Tetap dijaga protokol kesehatan jangan sampai ada klaster baru yang ditimbulkan karena hak menyatakan pendapat di DPR,” serunya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/1/2022). 

Perlu diketahui, hari ini sejumlah elemen gerakan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dasco menekankan, pihaknya sangat menghormati aspirasi yang disampaikan masyarakat. Makanya dia pun mengundang elemen buruh untuk menyampaikan masukan terkait perbaikan UU Ciptaker yang rencananya akan dibahas oleh DPR bersama perwakilan Pemerintah. 

“Kami terbuka juga terhadap masukan-masukan dari elemen masyarakat baik yang disuarakan melalui media sosial, unjuk rasa, maupun nanti kita akan mengadakan tatap muka terhadap publik termasuk juga elemen kawan-kawan buruh nanti akan diundang untuk diminta pendapatnya di DPR,” janji Dasco. 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Ciptaker berstatus inskonstitusional bersyarat. Putusan itu dikeluarkan pasca sidang pembacaan Putusan Uji Formil dan Uji Materiil UU Ciptaker, Kamis (25/11/2021).

“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen,” ujar Ketua MK Anwar Usman.

Menanggapi keputusan MK, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan, bahwa UU Ciptaker baru inskonstitusional setalah dua tahun putusan tersebut.

“Kalau ditanya ke saya lho kok putusannya kok inkonstitusional kok tetap berlaku ya? Itu pertanyaan saya sebagai ahli hukum. Tetapi putusan MK itu sesuai dengan bunyi amarnya, inkonstitusional bersyarat berlaku selama 2 tahun, tidak ada masalah. Bunyi amarnya begitu,” demikian Mahfud yang juga mantan Ketua MK ini.

Sementara itu akhir Desember 2021 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan komitmen Pemerintah dan DPR RI untuk memperbaiki UU Ciptaker sebagaimana amanat putusan MK. 

Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan bahwa UU Ciptaker kini telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

Sumber : rri.co.idBerita Selengkapnya…

No More Posts Available.

No more pages to load.