Pembangunan infrastruktur yang menjadi program utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla semakin digalakkan. Apalagi sebelumnya Presiden telah memberi target kepada jajarannya agar seluruh program infrastruktur prioritas nasional dapat diselesaikan pada tahun 2017 dan 2018 mendatang.
“Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda-tunda lagi karena begitu kita undur, kita tunda pembiayaan untuk itu akan semakin besar, dan kita ingin ini juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita,” demikian disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai pembiayaan infrastruktur di Kantor Presiden, Selasa, 11 April 2017.
Skema pembiayaan infrastruktur menjadi sangat penting bagi Presiden mengingat keterbatasan anggaran negara. Untuk itu berbagai skema pembiayaan dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Saya ingin tahu pada sore hari ini mengenai pembiayaan untuk infrastruktur yang sekarang ini sedang berjalan, baik yang bersumber pada APBN yang bersumber pada non anggaran pemerintah, baik swasta murni, BUMN murni maupun PPP ( _Public Private Partnership_ ), KPBU (Kerjasama Pemerintah degan Badan Usaha) dengan jaminan non anggaran pemerintah. Ini penting sekali kita selesaikan, kita bahas pada sore hari ini,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Presiden Jokowi menekankan agar swasta dapat membiayai pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah juga menyiapkan skema lain yaitu _Public Private Partnership_ (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Disamping itu, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diharapkan dapat berkontribusi dalam membiayai infrastruktur.
“Pilihan terakhir ini baru ditempuh dengan pembiayaan dari APBN atau APBD,” ucap Presiden.
Proses sekuritisasi pada BUMN, yaitu penjualan aset untuk kemudian hasil penjualannya dijadikan modal kembali untuk pembangunan juga disinggung dalam rapat tersebut. Presiden berharap agar proses sekuritisasi ini dapat dilakukan sehingga dapat mempercepat proses pembangunan.
“Sekuritisasi untuk mendapatkan anggaran yang _fresh_, uang yang _fresh_ dari pasar juga bisa kita lakukan sehingga juga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa,” kata Presiden.
Beberapa kendala pembangunan infrastruktur seperti pembebasan lahan juga dibahas dalam rapat terbatas itu. Presiden ingin mendengar apabila terdapat beberapa kendala lain terutama di beberapa proyek antara lain _(Light Rail Transit)_ LRT Jabodetabek, Kereta Cepat Jakarta – Bandung, dan Kereta Kencang Jakarta – Surabaya, serta beberapa proyek jalan tol.
“Meskipun saya enggak mendengar kalau ada sedikit kesulitan pembiayaan juga bisa disampaikan pada sore hari ini. Silakan terbuka menyampaikan kalau ada hal-hal yang perlu dibahas,” ujar Presiden menutup sambutannya.(*)
Jakarta, 11 April 2017
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
