Pernyataan Pedas, Pangdam Dinilai Terlalu Jauh Melangkah

by -6 views
Berita Terkini

, Jakarta: Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, sebelumnya mengusulkan agar kelompok Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan saja.

Pernyataan tersebut, dilontarkan usai dirinya memberikan klarifikasi dan pernyataan soal memerintahkan anggota TNI untuk menurunkan baliho Habib Rizieq.

Menanggapi hal tersebut,Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, ada satu persoalan yang muncul jika pernyataan tersebut dikaji dalam sistem ketatanegaraan.   

Baca Juga: TNI Turunkan Baliho HRS, FH: Lampu Kuning!

Menurutnya, Indonesia dibagi ke dalam unit-unit kelembagaan yang memiliki kerja masing-masing, termasuk Kodam Jaya dan Pangdam Jaya.

“Sejak reformasi kita sudah sepakat hilangkan adanya dwifungsi ABRI atau TNI. Jadi TNI tidak ikut-ikutan lagi di wilayah politik,” kata Refly Harun, dalan kanal YouTube nya, yang dikutip RRI Minggu (22/11/2020).

Refly pun menuturkan, nuansa politik saat ini membuat kelimpungan. Pasalnya, banyak pro dan kontra usai digelarnya beberapa acara setelah kedatangan Habib Rizieq pulang ke Indonesia.

“Termasuk juga spanduk-spanduk atau baliho-baliho yang dipasang terkait dengan tag line baru ‘revolusi akhlak’,” ucap Refly Harun.

Kata Refly, masalah penurunan baliho merupakan kewenangan pemerintah lokal atau daerah, bukan TNI.

“Jadi tidak boleh sembarangan TNI terlibat dalam urusan seperti ini (penurunan baliho). Bukan urusan TNI untuk menurunkan baliho dan lain sebagainya. Itu urusan Satpol PP dan aparat keamanan,” kata Refly Harun.

Baca Juga: Pangdam Prihatin Ucapan HRS, FPI: Kotornya Dimana?

Ia pun menilai, pernyataan Pangdam soal pembubaran FPI, juga telah melebihi kewenangannya.

“Apalagi pernyataan untuk membubarkan FPI. Waduh… terlalu jauh Mayjen Dudung melangkah. Karena pembubaran sebuah ormas seperti FPI, ya tentu harus menghormati kaidah-kaidah negara hukum. Harus sesuai prosedur peraturan perundang-undangan,” ucap Refly Harun.

Menurutnya, meski ada Perppu Ormas yang menjadi landasan hukum sehingga sangat mudah untuk bisa membubarkan sebuah ormas tanpa ada proses hukum. Namun hal itu berada diwilayah sipil bukan militer.

“Kalau organisasi itu terdaftar, maka status terdaftarnya dicabut oleh Kemendagri. Kalau berbentuk badan hukum, misalnya yayasan atau perkumpulan, itu juga bisa dicabut. Tapi kalau dia tidak terdaftar dan tidak memiliki badan hukum, maka kalau ada keputusan pengadilan yang menyatakan dia organisasi terlarang, maka organisasi tersebut tidak bisa lagi menjalankan aktivitasnya,” tutur Refly Harun.

Selengkapnya…