Pertamina Langgar Penugasan Pemerintah Jika Hapus Premium

by -5 views
Berita Terkini

, Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta, Pertamina mengkaji ulang rencana penghapusan BBM jenis Premium. Menurutnya, jika penghapusan Premium itu benar-benar dilaksanakan maka, Pertamina dapat dinilai melanggar penugasan pemerintah dalam hal penyediaan BBM murah dan terjangkau bagi masyarakat. 

“Pertamina tidak boleh menghapus premium secara semen-mena, meski dalam kerangka uji coba atau edukasi sekalipun. Karena penghapusan jenis BBM, apalagi yang berupa penugasan Pemerintah, harus berdasarkan keputusan Pemerintah,” kata Mulyanto, Kamis (17/9/2020).

“Ini sama juga Pertamina tidak melaksanakan penugasan Pemerintah dengan baik. Karena soal ini adalah kewenangan penuh Pemerintah,” tambahnya.

Politisi PKS ini pun menolak tegas rencana penghapusan premium tersebut yang akan memberatkan rakyat yang sedang kesulitan, baik secara kesehatan maupun ekonomi. Dia pun mengharapkan, pemerintah peka dengan kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini.

“Selama Pemerintah belum mencabut atau menghapus BBM jenis premium atau selama pemerintah masih menugaskan Pertamina untuk menjual Premium, maka Pertamina tidak bisa semena-mena menghapus produk BBM tersebut dari peredarannya di masyarakat. Pertamina tetap berkewajiban menyediakan BBM penugasan ini untuk masyarakat,” paparnya.

“Edukasi boleh dilakukan, namun Pertamina tidak boleh menghapuskan penjualan Premium di daerah/kota tersebut. Ketika harga BBM dunia anjlok, Pertamina tidak menurunkan harga BBM domestik,” tuturnya.

Mulyanto mengingatkan, Pertamina jangan berdalih soal lingkungan terkait penghapusan Premium ini. Logikanya, BBM bersih dan logika BBM murah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan. 

“Masyarakat senang menggunakan BBM bersih karena akan bermanfaat bukan hanya untuk lingkungan hidup tetapi juga pada mesin kendaraan mereka, selama harganya terjangkau,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direksi Pertamina menyampaikan laporan telah terjadi penurunan permintaan Premium selama tahun 2020. Data ini digunakan sebagai dasar empiris, bahwa penghapusan program Premium dan Pertalite dapat dilakukan.

Selengkapnya…