Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Kamis, 27 Juli 2017. Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut membuka acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).
Kepala Negara berharap, dengan diresmikannya KNKS, pasar perbankan syariah di Tanah Air mampu berkembang lebih banyak lagi. Saat ini, berdasarkan data yang ada, pasar perbankan syariah untuk tahun 2016 baru mencapai 5,3 persen terhadap seluruh aset industri perbankan nasional.
“Padahal dengan modal kekuatan populasi umat Islam terbesar di dunia, sudah seharusnya dan sudah sepantasnya Indonesia menjadi yang terdepan, menjadi pemimpin, dan menjadi pusat keuangan syariah dunia,” kata Presiden dalam sambutannya.
Tengok saja, Arab Saudi yang pasar perbankan syariahnya mencapai 51,1 persen, Malaysia yang mencapai 23,8 persen, dan Uni Emirat Arab yang mencapai 19,6 persen. Inilah peluang yang menurutnya harus dapat dimanfaatkan.
“Jangan sampai nantinya justru dimanfaatkan oleh negara lain,” ia menambahkan.
Meski demikian, Indonesia sebenarnya telah memiliki jumlah institusi keuangan syariah yang merupakan terbanyak di dunia. Dengan 34 bank syariah, 58 operator takaful (asuransi syariah), 7 modal ventura syariah, lebih dari 5.000 lembaga keuangan mikro syariah, dan 23 juta pelanggan menjadikan peluang pengembangan perbankan syariah di Tanah Air terbuka semakin lebar.
“Saya yakin jika industri keuangan syariah betul-betul kita dorong maka keuangan syariah dapat menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan di negara kita, baik pembangunan ekonomi umat, infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, pembangkit listrik, maupun dalam pembiayaan program pengentasan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan sosial,” ujarnya.
Untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Kepala Negara berpandangan bahwa dana-dana sosial keagamaan seperti zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal. Apalagi dengan ditambah sekitar 4,3 miliar meter persegi tanah wakaf yang mayoritasnya belum dimanfaatkan secara produktif, tentu dapat menjadi pos alternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
Tampak hadir dalam acara ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden RI ke-3 BJ Habibie, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo serta Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin.(*)
Jakarta, 27 Juli 2017
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
