Seiring dengan pemerataan pembangunan guna mengatasi kesenjangan antarwilayah di seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk turut mengikuti perubahan paradigma pembangunan tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan sinkronisasi gelar pasukan TNI untuk mendukung pembangunan nasional. Demikian disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai sinkronisasi gelar TNI dengan pembangunan nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 12 Januari 2017.
“Saya minta gelar pasukan TNI juga memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional kita yang tidak lagi bersifat Jawa sentris, tetapi harus Indonesia sentris. Dalam dua tahun terakhir kita fokus untuk mempercepat pembangunan pinggiran, membangun kawasan timur, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terdepan Indonesia,” ujarnya.
Penataan gelar pasukan TNI ini merupakan sebuah keharusan guna membangun postur pertahanan negara yang kuat dan mampu mengatasi semua ancaman terhadap kedaulatan negara Indonesia. Sebab, pada titik-titik tertentu di wilayah terluar dan terdepan dari NKRI, Kepala Negara menilai masih terdapat kekurangan penempatan pasukan TNI di tempat yang dapat tumbuh menjadi pusat penggerak ekonomi nasional tersebut.
“Saya melihat saat ini penempatan gelar pasukan TNI di titik paling utara sebelah timur, di titik utara sebelah barat, di titik selatan bagian timur, di titik selatan bagian barat masih kurang. Pada titik-titik tersebut bukan hanya merupakan wilayah terluar dan terdepan dari NKRI, tetapi juga wilayah-wilayah yang sangat potensial untuk tumbuh menjadi pusat-pusat penggerak ekonomi nasional,” terang Presiden.
Terkait dengan hal tersebut, Presiden juga sekali lagi menyinggung soal fokus upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan dengan melakukan pemerataan pembangunan. Kesenjangan yang dimaksud utamanya kesenjangan yang terjadi antara kawasan barat dan timur Indonesia.
“Kita juga ingin pembangunan dilakukan lebih merata sehingga mengatasi kesenjangan antarwilayah, terutama kawasan barat dan kawasan timur Indonesia. Saya yakin dengan pemerataan, maka wilayah-wilayah di daerah pinggiran seperti Kepulauan Natuna di bagian barat, Kepulauan Miangas di utara, Biak Merauke di timur, sampai Pulau Rote dan sekitarnya di bagian selatan akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru,” ucapnya.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta kesiapan TNI untuk mampu menyesuaikan dan mempersiapkan diri dari segala ancaman yang ada serta membantu pemerintah dalam mengatasi kesenjangan di Indonesia.
“Saya juga ingin menekankan agar TNI lebih siap dalam menghadapi corak peperangan ke depan, di tengah kondisi geografis khas negara kita, yaitu sebagai negara kepulauan. Dan rakyat di pinggiran merasakan keadaan negara sehingga merasa semakin bermartabat serta semakin bangga sebagai warga Indonesia,” tutupnya.
Sejumlah menteri dan jajaran lainnya hadir dalam rapat terbatas tersebut. Tampak dari sekian banyak yang hadir tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Kepala Staf TNI Angkata Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriyatna, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi.
Jakarta, 12 Januari 2017
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
