Wednesday , December 11 2019
Home / Nasional / Presiden Ingin Reformasi Tembus “Jantung Birokrasi”
Birokrasi
Sumber foto: kominfo.go.id

Presiden Ingin Reformasi Tembus “Jantung Birokrasi”

JamanInfo.com– Jakarta (20/11), Presiden Joko Widodo menginginkan agar penataan birokrasi organisasi pemerintah menembus jantung birokrasi sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat. 

“Sudah jalan tetapi kebanyakan hanya di kulit. Yang diinginkan Presiden, reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya. “ kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/11/2019). 

Menurutnya, reformasi birokrasi bukanlah pemangkasan jumlah ASN, melainkan  perampingan atau pemendek jalur sehingga pelayanan masyarakat dengan cepat.

“Ini tidak mengurangi penghasilan pegawai negeri yang 4 juta ini tetapi tugas-tugas fungsional, ya sebagai Apakah Kepala Desa, Camat, atau sebagai Dirjen atau sebagai Direktur atau sebagai Kasubbid dan sebagainya. Ini memperpendek, sehingga masalah perizinan dan melayani publik itu bisa cepat,” papar Tjahjo. 

Tjahjo menjelaskan bahwa dirinya dipanggil oleh Presiden Jokowi karena ada tambahan arahan terkait dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden dan skala prioritas dalam reformasi birokrasi. 

“Ini yang ingin beliau cepat, skala prioritas yang disampaikan Bapak Presiden di DPR saat pelantikan, kemudian yang kedua juga disampaikan dalam visi misi, termasuk RPJMN kemarin juga intinya ini harus, harus termonitor dengan baik. Memangkas rutinitas yang penting itu aja,” jelas Tjahjo.

Tjahjo menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memberikan arahan terkait reformasi regulasi birokrasi dan harmonisasi birokrasi antara pusat dan daerah untuk membangun inovasi, menerapkan transformasi informasi, transformasi digital, reformasi struktural, serta pengawasan yang efisien dan efektif.

“Kesimpulannya adalah dalam membangun hubungan tata kelola pemerintah yang harus semakin efektif, efisien, mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan di semua bidang,” terang Tjahjo. 

Menurutnya, dalam konteks reformasi birokrasi itu Kementerian PANRB sebagai koordinatornya tetapi pihaknya terpadu dengan Mendagri karena menyangkut pemerintah daerah, kemudian di bawah koordinasi Kemenko Polhukam aspek stabilitasnya, dan yang ketiga dengan Kepala Staf Presiden pada hal-hal yang yang khusus, kemudian yang keempat adalah  ORI (Ombudsman) kan mereka menyerap berbagai aspirasi-aspirasi masyarakat. 

Tidak Kurangi Jumlah ASN 

Menteri Tjahjo menegaskan bahwa Pemerintah tidak menggunakan isu pemangkasan, perampingan. 

“Jadi yang 4,2 juta ASN (Aparatur Sipil Negara) kita tetap ya, tetapi ini mengurangi dan menyeleksi, mendidik yang 1,6 juta tenaga administrasi. Ini yang merangkap guru, merangkap perawat, merangkap tenaga-tenaga BUMN,” jelas Tjahjo. 

Ia menyampaikan, yang seharusnya izin harus di paraf eselon 4, eselon 3, kenapa  nggak langsung eselon 2. Yang eselon 2 memerintahkan dibawahnya segera proses. 

“Ini adalah perampingan membangun efektivitas dan efisiensi. Ini kalau terjadi akan sangat bagus, jadi membangun sistem tata kelola pemerintahan yang sangat-sangat profesional,” tegas Tjahjo. 

Menteri PANRB meminta media tidak terpaku dengan istilah eselon. Ia mengambil contoh misalnya Kasubbid A, eselon 3 Kasubbid A, ya Kasubbid dijadikan jabatan fungsional saja, cuma istilah nama saja. “Pokoknya eselonnya hanya ada dua,” ujarnya. (Kominfo.go.id)

 

About redaksi

Check Also

Elnusa

Gandeng Schlumberger, Elnusa Perkuat Lini Servis Hulu Migas

JamanInfo.com– PT Elnusa Tbk (Elnusa), perkuat kolaborasi dengan Schlumberger Indonesia (Schlumberger) untuk perkuat lini servis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *