Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa alasan pemerintah memberlakukan kebijakan moratorium perizinan kelapa sawit. Sementara, disisi lain, juga ada upaya untuk mendorong replanting atau peremajaan tanaman sawit.
Menurutnya, moratorium tersebut dilakukan agar terjadi produktivitas kelapa sawit di Indonesia. bahkan, Presiden berharap ada kenaikan produksi. “Moratorium kita lakukan agar produktivitas kita naik terlebih dahulu, 1 hektar kalau biasanya 3 atau 4 ton ya bisa naik menjadi 6 ton, yang suda 6 ton bisa naik menjadi 9 ton. Engga usah memperbesar lahan terus, menaikkan produktifitas dulu,” kata Presiden saat membuka Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2018 dan 2019 Price Outlook, di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Bali, Senin (29/10).
Presiden mengaku bahwa dirinya merasa bangga lantaran Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit tersebesar di dunia. “Artinya, dengan produksi kelapa sawit yang mencapai 42 juta ton/tahun, Indonesia adalah produsen terbesar bahan yang dipakai banyak orang di dunia dari ujung kepala sampai ujung kaki,” tandasnya.
Namun, di sisi lain, Presiden juga merasa pusing jika mendengar keluhan masyarakat terkait turunnya harga sawit dari petani/produsen. “Supaya tahu saja, saya kirim menteri ke Uni Eropa, ke Perancis, ke Belgia, enggak tahu sudah berapa puluh kali untuk urusan agar kita tidak diboikot pasar kita di Uni Eropa,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa upaya boikot yang dilakukan oleh negara-negara Eropa tersebut sangat berdampak. Pasalnya, 42 juta ton produksi kelapa sawit tersebut bukan jumlah yang sedikit. Bahkan, pangsa pasar dari produksi sebesar itu sudah menyentuh 70% hingga 80%.
“Untuk ekspor pasar dunia yang tidak bisa kita atur-atur. Justru pasar yang ngatur, dimana saat pasar melihat supply kita kebanyakan, maka harga akan diturunkan,” jelasnya.
Selain itu, Presiden juga sudah mengingatkan, sejak tahun lalu dirinya sudah meminta harus ada peremajaan. “Harus yang sudah tua-tua sudah 25 tahun, 35 tahun tinggi-tinggi diremajakan, ganti yang muda-muda, dan ini harus dimulai petani,” tukasnya.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Rahmawati Alfiyah
