Presiden Joko Widodo telah memprogramkan pembagian lima juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat. Target sertifikasi nasional tersebut terus dikejar oleh pemerintah.
Dalam kunjungannya ke Papua Barat hari ini, Jokowi menyerahkan secara langsung 2.568 sertifikat kepada masyarakat di Gedung Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Rabu (20/12).
Di Papua Barat, tahun ini ditargetkan sebanyak 15 ribu sertifikat diserahkan kepada masyarakat Papua Barat. Diperkirakan terdapat 1.356.581 bidang tanah, namun yang disertifikatkan baru 190.638 bidang atau baru 14 persen.
Dalam pidatonya, Jokowi menekankan bahwa penting sekali bagi masyarakat untuk memiliki sertifikat hak atas tanah. Karena ketiadaaan sertifikat, masyarakat banyak mengeluh lantaran sering mengalami sengketa tanah.
“Setiap pergi ke daerah yang banyak terjadi adalah sengketa tanah antarindividu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Karena apa? Masyarakat belum pegang sertifikat,” ujarnya.
Jokowi mengungkapkan bahwa semestinya pembagian sertifikat sudah mencapai angka 126 juta sertifikat. Namun, hingga akhir tahun 2016 baru 46 juta sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat.
“Jadi yang bebelum memegang sertifikat masih banyak sekali,” ungkapnya.
Tahun 2018, pemerintah telah menyiapkan sekitar tujuh juta sertifikat yang akan diserahkan kepada masyarakat. Target itu lebih besar dari pencapaian tahun ini yang menyentuh angka Sembilan juta sertifikat.
Jokowi berpesan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat agar menjaga dengan baik sertifikat tersebut. Jika ingin mengagunkan sertifikat tersebut ke bank, Jokowi meminta agar masyarakat melakukan kalkulasi dengan matang.
“Saya titip kalau ini mau dipakai untuk agunan ke bank tolong dihitung dulu, dikalkulasi dulu, bisa mengembalikan tidak bunga dan angsurannya. Kalau tidak bisa jangan,” tutupnya. (HK)
