Putusan PK Lucas, KPK Pertanyakan Keseriusan MA

by -10 views

Jamaninfo, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali (PK) Pengacara Lucas oleh Mahkamah Agung (MA) dalam kasus merintangi penyidikan.

Plt jubir KPK Ali Fikri mengatakan, KPK memandang dikabulkannya PK Lucas telah melukai rasa keadilan masyarakat.

“Diputus bebasnya narapidana korupsi pada tingkat PK, tentu melukai rasa keadilan masyarakat,” kata Ali dalam pesan singkatnya, Kamis (8/4/2021).

Menurut Ali, pihaknya belum mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim.

Sebab, kata dia, hingga kini lembaga antirasuah belum menerima salinan putusan lengkap.

“KPK sangat yakin dengan alat bukti yang kami miliki sehingga sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung pun, dakwaan jaksa KPK maupun penerapan hukum atas putusan pengadilan tingkat di bawahnya tetap terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan,” jelas Ali.

Namun demikian, lanjut Ali, KPK tetap menghormati setiap putusan Majelis Hakim.

“Fenomena  banyaknya PK yang diajukan oleh terpidana korupsi saat ini seharusnya menjadi alarm atas komitmen keseriusan MA (Mahkamah Agung) secara kelembagaan dalam upaya pemberantasan korupsi,” tegas Ali.

Diketahui, pada 20 Maret 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Lucas dalam perkara merintangi penyidikan terhadap tersangka bekas petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

Hukuman Lucas dikurangi 5 tahun penjara di tingkat banding.

Bahkan, d tingkat kasasi, MA juga mengurangi vonis pengacara Lucas dari lima tahun menjadi tiga tahun penjara.

Lucas merasa yakin tidak bersalah mengajukan PK dan dikabulkan.

Adapun dalam memutuskan PK tersebut, duduk sebagai ketua majelis hakim agung Salman Luthan dengan anggota Prof Abdul Latief dan Sofyan Sitompul.

Putusan tersebut dibacakan, pada Rabu (7/4/2021) kemarin, dan tercatat dengan nomor register 78 PK/Pid.Sus/2021.

Dalam perkara ini, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap berada di luar negeri, untuk tidak pulang ke Indonesia.

Hal itu dilakukan dengan mencabut paspor Indonesia agar bebas bepergian dan menunggu setelah 12 tahun hingga perkara kedaluwarsa.

Lucas lalu mengatur agar saat Eddy mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dapat melanjutkan penerbangan keluar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan Imigrasi.

Akibat perbuatan Lucas, menurut hakim, penyidik menjadi terintangi dalam melakukan penyidikan, yaitu tidak dapat memantau perlintasan Eddy Sindoro masuk atau keluar Indonesia.(DNS)

Sumber : rri.co.idBerita Selengkapnya…