Pemerintah menargetkan dapat menekan angka defisit kurang dari 2 persen dari Gross Domestic Product (GDP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 mendatang. Hal itu dengan asumsi GDP tahun depan naik cukup besar yaitu di atas Rp 16.000 triliun.
“Maka kita harus secara hati-hati menetapkan target untuk pajak, yaitu tax ratio-nya maupun defisitnya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai Sidang Kabinet Paripurna tentang Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2018, serta Prioritas Nasional Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4).
Pemerintah akan berusaha untuk mendesain RAPBN 2019 yang tetap memberikan stimulus dan support terhadap perekonomian dan perbaikan sosial.
Namun, juga tidak menciptakan beban yang terlalu besar sehingga menimbulkan pengaruh terhadap persepsi maupun kredibilitas dari APBN.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menargetkan untuk tahun 2019, total penerimaan negara akan meningkat, antara 7,6 persen hingga 13 persen.
Sementara dari sisi belanja negara, untuk belanja pemerintah pusat akan naik sekitar 7,3 persen dan untuk belanja ke daerah termasuk untuk transfer Dana Desa akan didesain ada kenaikan sekitar 8,3 persen.
“Itu semuanya masih di dalam hitungan pagu indikatif. Kita akan membelanjakan lebih dari Rp 823 triliun kalau tidak salah untuk kementerian/lembaga (K/L). Di mana untuk program-program yang disebut prioritas oleh Bapak Presiden pendidikan, kesehatan, vokasi kemudian untuk sosial kita akan fokuskan,” terangnya.
Menurutnya, alokasi infrastruktur, terutama untuk kementerian seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan akan tetap dilakukan pada level yang relatif konstan.
Namun kementerian tersebut sekarang akan melakukan berbagai macam inisiatif melalui KPPU, sehingga anggaran untuk belanja modalnya akan tetap meningkat. Sedangkan ruang fiskalnya akan dipakai lebih banyak kepada kepada belanja sosial dan pendidikan.
Terkait persoalan subsidi energi, Sri Mulyani mengatakan, asumsi harga minyak Indonesia (ICP) akan ditingkatkan dan disesuaikan dengan realisasi yang terjadi tahun ini.
Ia menyebutkan, dari sekarang sampai dengan bulan Agustus atau Juli waktu Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan nanti disampaikan dalam pidato, masih ada sekitar 4 bulan lagi.
“Jadi kita akan melihat perkembangan dari ICP. Tapi kemungkinan akan di atas 50, yaitu antara 58 dollar sampai 65 dolar AS,” pungkasnya.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eko “Gajah”
