Relawan Jokowi Menentang PP 85, Harusnya Pemerintah berpihak ke Pengusaha Perikanan, Nelayan Lokal dan ABK

by -105 views

Jamaninfo.com, Rilis – Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN ) menyayangkan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), peraturan ini justru menjepit ekonomi pengusaha perikanan dan nelayan lokal dan justru menguntungkan kapal-kapal asing.

Terbitnya peraturan ini tidak sejalan dengan visi Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim Dunia, karena kelompok pengusaha perikanan dan nelayan lokal semakin termarginalkan akibat terbitnya peraturan ini. PP Nomor 85 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur perubahan formula penarikan PNBP yaitu penarikan pra produksi, penarikan pasca produksi dan sistem kontrak. Lalu bagaimana nasib pengusaha perikanan dan nelayan lokal menjadi objek pungutan, baik perijinan, pungutan pajak, PNPB dan lain lain? Dan bagaimana kesejahteraan Anak Buah Kapal (ABK) yang sudah memprihatinkan lalu dibebani banyak potongan tersebut?

Anggota JAMAN ; Jaringan Kemandirian Nasional yang multisektor salah satunya adalah pengusaha perikanan, nelayan dan ABK di kapal penangkap ikan tentunya terkena dampak atas kebijakan ini.

Pemerintah dalam hal ini menteri kelautan dan perikanan kurang peka dalam membuat kebijakan. Di sektor lainnya mendapatkan relaksasi dari pemerintah karena pandemi covid 19, tetapi pada sektor perikanan tangkap malah menaikkan pungutan hasil perikanan.

Selain itu, Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 86 dan 87 sebagai turunan dari PP 85/ 2021 menyamarakatan besaran (PNBP) pra produksi untuk kapal 60 GT -1000 GT sebesar 10% ditambah mengenakan pungutan Pra Produksi untuk kapal ukuran 5 GT – 60 GT sebesar 5 % dan Pungutan Pasca Produksi untuk kapal ukuran 0 – 60 GT sebesar 5 %.
Kita tahu bahwa kapal pengusaha perikanan dan nelayan lokal tidak ada yang lebih dari 300 GT, idealnya semakin tinggi GT, tarif yang dikenakan juga lebih tinggi sebagaimana peraturan sebelumnya.

Dalam hal ini PP Nomor 75 Tahun 2015 lebih baik dari pada PP Nomor 85 Tahun 2021, yang jelas kapal asing tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia dan Tarif yang dikeluarkan untul nelayan asing pun mencapai 25% untuk kapal berukuran di atas 200 GT. Jika sekarang diturunkan menjadi 10%, maka ini tidak pro dengan pengusaha perikanan dan nelayan lokal.

Kemampuan pendanaan pengusaha perikanan dan nelayan lokal tak lebih dari 300 GT, masih sulitnya pendanaan untuk kapal justru Ini akan membuka kesempatan yang lebar bagi sektor asing untuk mengeksploitasi perikanan di laut Indonesia. Jangan menunggu demo / aksi pengusaha perikanan, nelayan lokal dan ABK berjilid-jilid dan menyerbu ke Jakarta, baru pemerintah mengubah kebijakannya. Era pandemik seperti saat ini seharusnya kementerian KKP lebih bijak. Kita masih perlu bergotong royong dengan segeala macam elemen terlepas dari krisis Covid 19.

Sebetulnya pengusaha perikanan dan Nelayan lokal tidak menolak untuk ikut sumbangsih ke negara dalam bentuk PNBP asalkan proposional dan pelibatan sektor lain dengan gotong royong. PNBP yang dinaikkan harusnya menarik dari harga ikan yang sudah dipotong biaya melaut , bukan ditarik dari harga kotor seperti PP 85. JAMAN menyarankan kepada pemerintah untuk mencabut PP 85 dan Tetap berlakukan PP 75.

A. Iwan Dwi Laksono ( Cak IDL )
Ketum DPP JAMAN
Jaringan Kemandirian Nasional

Nomer HP : 0811127557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.