Respon Pemerintah Terkait Putusan MK UU Ciptaker

by -15 views

Jamaninfo, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian langsung merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal judicial review  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan ada 3 sikap pemerintah terkait putusan itu.

Pertama, pemerintah menghormati dan akan mematuhi putusan MK. 

“Setelah menngikuti sidang mk, pemerintah menghormati dan memathui putusan dari mk serta akan melaksanakan uu nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keputusan mk yang dimaksud,” tutur Airlangga dalam jumpa pers resminya di Jakarta, Kamis (25/11/2021). 

Kedua, pemerintah kata Airlangga mengacu pada putusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional. Sesuai putusan hingga sampai batas waktu 2 tahun yang diberikan MK untuk melakukan perbaikan.

“Yang kedua putusan mk telah menyatakan bahwa uu cipta kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh mk, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan,” jelasnya. 

Ketiga, pemerintah menegaskan tidak akan menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis terkait UU Cipta Kerja seperti yang diputuskan oleh MK. Maka, pemerintah memandang peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakn uu cipta kerja tetap berlaku. 

“Selanjutnya pemerintah akan segera menindak lanjuti putusan mk yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan uu dan melaksankan sebaik-baimnya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan mk tersebut,” tegasnya. 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

MK menilai, adanya ketidal jelasan metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja. 

MK mempertanyakan metode yang digunakan pembuataan UU baru atau melalui revisi.

Selain itu MK menilai pembentukan UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak.

Lantaran pertemuan dinilai tak sampai pada tahapan substansi. Begitu juga dengan akses draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik.

Maka dari itu MK menyatakan, UU ini inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Apabila putusan tidak dilakukan, UU Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen.

Selain itu, Mahkamah menyatakan, seluruh UU yang terdapat dalam UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan.

Sumber : rri.co.idBerita Selengkapnya…

No More Posts Available.

No more pages to load.