Sepanjang tahun 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil mencatatkan capaian-capaian positif di subsektor minyak dan gas bumi (migas), baik di sektor hulu, hilir, hingga penerimaan negara.
Dari sektor hulu, Pemerintah memperkenalkan skema Production Sharing Contract (PSC) Gross Split yang diminati oleh investor. Pada lelang blok migas tahun 2017 dengan skema Gross Split, dari 10 Blok Migas Konvensional yang ditawarkan, 5 Blok Migas diminati investor.
Hal tersebut jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan lelang blok migas tahun 2015 dan 2016 dengan skema Cost Recovery, yang tidak ada peminat.
Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang diantaranya mengatur tentang insentif perpajakan PSC Cost Recovery, yakni PP nomor 27 Tahun 2017, dan insentif perpajakan PSC Gross Split, yakni PP Nomor 53 Tahun 2017.
Kedua PP tersebut mengatur bahwa kegiatan eksplorasi migas bebas perpajakan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan investasi di kegiatan hulu migas.
Ego menyampaikan bahwa capaian tersebut memberikan sinyal positif terhadap kegiatan Pemerintah, terutama kegiatan lelang Wilayah Kerja (WK) Migas eksplorasi dengan skema Gross Split.
“Ini memberi sinyal positif terkait kegiatan pemerintah terkait PP Nomor 53 Tahun 2017. Begitu pun juga dengan Peraturan Menteri (Permen) yang telah diterbitkan, hasilnya seperti itu. Jadi sinyalemen selama ini yang mengatakan bahwa sistem Gross Split hanya cocok untuk WK perpanjangan ternyata tidak juga, ini terbukti untuk WK baru atau WK eksplorasi, dari 7 yang ditawarkan, 5 WK diminati,” jelasnya saat Konferensi Pers Capaian Subsektor Migas Tahun 2017, di Jakarta, Selasa (9/1).
Pada akhir tahun 2017, Pemerintah memutuskan adanya pengalihan pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Mahakam ke PT Pertamina (Persero). Setelah lebih dari 50 tahun dikelola oleh Total E&P, per 1 Januari 2018, WK gas terbesar di Indonesia ini dikelola oleh Pertamina.
Dengan pengalihan ini, maka terjadi pula peningkatan peran nasional dan daerah dalam kepemilikan Blok Mahakam, dimana Pertamina dan daerah menguasai minimal 61% saham Blok Mahakam.
Untuk tahun 2018-2019, Pemerintah mematok target agar produksi dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dengan biaya operasi yang lebih efisien. Produksi rata-rata minyak dan gas bumi Blok Mahakam pada tahun 2017 adalah 52 ribu Barrel Oil per Day (BOPD) minyak dan kondensat, serta 1.351 Million standard cubic feet per day (MMSCFD) gas.
Dari proyek-proyek strategis migas, Pemerintah telah meresmikan fasilitas produksi gas Lapangan Jangkrik pada 31 Oktober 2017. Lapangan Jangkrik menambah produksi Migas sebesar 100.000 Barrel Oil Equivalent Per Day (BOEPD).
“Jangkrik ini salah satu milestonenya adalah produksinya lebih tinggi daripada apa yang direncanakan. Direncanakan sekitar 450 MMSCFD, saat ini sudah berproduksi hingga 650 MMSCFD, equivalen dengan 100.000 lebih BOPD (Barrel Oil Per Day),” tutur Ego.
Selain itu, telah dilakukan pula Groundbreaking Jambaran Tiung Biru (JTB) pada 25 September 2017 dan proyek diharapkan selesai pada 2021. Total investasi hulu JTB mencapai USD 1,5 miliar. JTB diproyeksikan memproduksi gas sebesar 217 MMSCFD, di mana 172 MMSCFD untuk dijual dan 45 MMSCFD untuk operasional.
“Ini menambah kapasitas pasokan gas kita dalam waktu dekat,” ucap Ego.
Untuk Blok Masela, saat ini sedang berjalan proses persiapan pre-FEED, yakni menganalisis opsi terbaik terkait jenis dan kapasitas produksi, biaya investasi, dan keekonomian, serta jadwal proyek.
Sementara untuk lifting migas, capaian di tahun 2017 adalah sebesar 1.944.000 BOEPD atau 98,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar 1.965.000 BOEPD. Untuk tahun 2018 target lifting migas adalah sebesar 2.000.000 BOEPD, yang terdiri dari 800.000 BOPD untuk lifting minyak bumi dan 1.200.000 BOEPD untuk gas bumi.
Sementara itu, Penerimaan negara dari subsektor migas juga tercatat sangat baik, yakni menembus Rp 138 triliun (unaudited) atau 117% dari target APBNP Tahun 2017 sebesar Rp 118,4 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 82,5 triliun (60%) adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam, Rp 6,05 triliun (4%) PNBP lainnya, dan Rp 49,4 triliun (36%) Pajak Penghasilan (PPh).
Selain itu, untuk pertama kalinya sejak tahun 2015, penerimaan negara di tahun 2017 lebih besar USD 1,8 miliar dibandingkan dengan cost recovery. Hal tersebut diraih setelah dilakukan peningkatan evaluasi program kerja dan anggaran, pengawasan, serta efisiensi di beberapa proyek migas.
“Penerimaan negara dari subsektor migas ini saat ini memperlihatkan bahwa bagian Pemerintah atau contractor share prosentasenya semakin lama posisinya semakin baik, yaitu 45%. Kalau kita bandingkan tahun 2016 maupun 2015 berkisar antara 39 hingga 40%, di tahun 2017 ini kita berhasil menembus angka 45%. Selebihnya merupakan bagian dari cost recovery maupun bagian dari kontraktor,” ujar Ego.
Pada tahun 2017, Pemerintah melanjutkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Hingga akhir 2017, sebanyak 57 titik BBM Satu Harga dari Pulau Sumatera hingga Papua telah diresmikan. Dengan program ini, masyarakat yang sebelumnya harus membayar Rp 7.000 hingga Rp 100.000 untuk membeli satu liter Solar dan Bensin RON 88, kini dapat membeli dengan harga yang ditetapkan Pemerintah, yakni Rp 5.150 untuk Solar dan Rp 6.450 untuk Bensin RON 88.
Hingga Tahun 2019, Program BBM Satu Harga memiliki target untuk membangun lembaga penyalur BBM di 150 lokasi oleh PT Pertamina (Persero) dan 7 lokasi oleh PT AKR Corporindo pada 148 Kabupaten.
“Menteri ESDM memberikan apresiasi kepada BPH Migas karena salah satu capaian yang paling terpenting di lingkungan Kementerian ESDM adalah tercapainya tepat waktu dan tepat dari sisi jumlah titik dalam merealisasikan BBM Satu Harga. Ditargetkan 54 titik, 50 titik Pertamina dan 4 titik oleh AKR, betul-betul terbangun dan diresmikan sisanya diresmikan oleh Bapak Presiden Desember lalu di Pontianak,” tambah Ego.
Selain itu, sebanyak 17.081 unit Konverter Kit LPG untuk nelayan telah dibagikan di 28 Kabupaten/Kota. Capaian tersebut menambah jumlah konverter kit yang diberikan kepada nelayan sebanyak 5.473 unit di tahun 2016.
Sementara untuk tahun 2018, sebanyak 40.000 unit konverter kit akan dibagikan kepada nelayan di 44 Kabupaten/Kota. Dengan menggunakan konverter kit ini, nelayan akan dapat mengurangi biaya operasional sebesar Rp 30.000 hingga Rp 50.000 per hari, memberikan energi bersih dan aman, serta mengurangi konsumsi BBM.
Untuk program jaringan gas bumi (jargas) kota, pada tahun 2017 mendapat tambahan sebesar 63.551 Sambungan Rumah (SR), sehingga capaian di tahun 2017 mencapai 383.065 SR atau melebihi dari yang ditargetkan semula, yaitu sebanyak 376.914 SR.
Untuk tahun 2018 ditargetkan pemasangan jargas ini mencapai 463.495 SR. Program jargas ini selain dibiayain APBN, Pemerintah juga mendorong agar Badan Usaha Niaga Umum Gas Bumi dapat turut serta mengembangkan jaringan gas kota.
Kapasitas kilang di tahun 2017 sama dengan dua tahun sebelumnya, yakni 1.169.000 barel per hari, target yang sama pun ditentukan untuk tahun 2018. Untuk 10 tahun ke depan, Pemerintah berencana untuk merevitalisasi kilang eksisting dan mengutamakan produk BBM untuk kebutuhan dalam negeri.
Adapun proyek-proyek kilang yang sedang berjalan antara lain: Grass Root Refinery Bontang (kapasitas 300 mbdc) dan Tuban (300 mbdc), serta Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan (360 mbdc), Cilacap (400 mbdc), Dumai (300 mbdc), dan Balongan (240 mbdc). RDMP Balikpapan saat ini telah mulai konstruksi.
Alokasi gas domestik untuk di tahun 2017 adalah sebesar 60,6% yang pemanfaatannya diutamakan untuk listrik dan industri. Tahun 2018, diproyeksikan sebesar 61%.
Sementara untuk pipa gas, hingga akhir 2017 telah dibangun sepanjang 10.671 kilometer (km) dan akan ditambah menjadi 11.226 km pada tahun 2018. Penambahan di tahun 2017 dilakukan sepanjang 484 km dari ruas Belawan-KIM-KEK, Ruas Payo Selincah, dan Ruas WJB Batam. (HK)
