UUCK Inskonstitusional, Peradi: Pelajaran Bagi Pembuat UU

by -26 views

Jamaninfo, Jakarta: Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan, Rika Irianti memberi catatan kritis atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inskonstitusional. 

“Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini telah menunjukkan dan memperlihatkan fakta sesungguhnya, bahwasanya dalam proses pembentukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, telah banyak menabrak rambu-rambu mengenai syarat-syarat formil dari pembentukan suatu Undang-Undang,” kata Rika dalam keterangan, Kamis (25/11/2021).

Syarat-syarat formil dimaksud Rika diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), Undang-Undang 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. 

Oleh karena itu menurut dia, putusan yang dijatuhkan oleh MK tersebut sudah seharusnya menjadi pelajaran penting dan berharga bagi pembuat Undang-Undang agar ke depan lebih profesional, taat asas dan lebih menghargai partisipasi publik.

“Apalagi proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat 78 Undang-Undang telah menghabiskan biaya sangat besar dan memakan waktu yang sangat lama, namun hasil dari proses sampai dengan terbentuknya tidak menjawab kebutuhan jaman saat ini,” ujar Rika.

Di sisi lain, ia menilai keputusan MK masih belum menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang diujikan, mengingat masih terbuka ruang dalam hal memberikan kesempatan bagi pembentuk Undang-Undang, yakni pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun.

“Apabila tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen atau dengan kata lain dibatalkan permanen,” ungkap dia.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan, Charles Anugrah Marsangap mempertanyakan apakah keterlibatan pihak terkait di dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dianggap inskonstitusional oleh MK.

“Oleh karena itu, Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam dan sekaligus berharap agar pemerintah, termasuk lembaga maupun kementerian terkait lebih profesional dalam memenuhi syarat formil dalam pembentukan suatu undang-undang,” pungkas Charles.

Sebagaimana diketahui MK telah menjatuhkan putusan mengenai permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptakerja).

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan yang pada pokoknya menyatakan; Pertama, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan”.

Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan.

Ketiga, memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Inkonstitusional secara permanen.

Keempat, apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja maka Undang-Undang atau Pasal-Pasal atau Materi-Materi yang telah dicabut atau di ubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali;

Kelima, menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Sumber : rri.co.idBerita Selengkapnya…

No More Posts Available.

No more pages to load.