Wapres Minta Peta Jalan Reformasi Birokrasi Dievaluasi

by -18 views

Jamaninfo, Jakarta: Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin meminta peta jalan atau roadmap reformasi birokrasi segera dievaluasi. 

Evaluasi terhadap roadmap reformasi dan birokrasi itu sebagai upaya mempercepat pelaksanaan reformasi dan birokrasi itu sendiri. 

“Saya ingin roadmap (Reformasi Birokrasi) kalau memang masih relevan kita teruskan. Kalau memang perlu ada direvisi, barangkali perlu direvisi supaya lebih tepat. Atau mungkin perlu penyesuaian (adjustment),” tegas Wapres saat menerima audiensi Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo di Kediaman Resmi Wapres, Kamis (10/6/2021).

Dijelaskan Wapres, evaluasi roadmap itu penting agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terus terlihat kemajuannya. 

“Kemudian yang kedua, kita ini sudah sampai dimana? Saya ingin pastikan capaian-capaian ini sudah dimana dari masing-masing yang kita inginkan itu dari target-target yang ingin dicapai itu,” harapnya.

Lebih lanjut, Wapres juga meminta reformasi birokrasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar terus diakselerasi untuk menghindari ketimpangan pembangunan antardaerah.

“Saya minta, kita mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan langkah-langkah percepatan,” terang Wapres lagi. 

Wapres turut mengharapkan terjadi kolaborasi dan sinergi antarlembaga terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pusat maupun daerah agar terjalin secara efektif. 

“Tidak apa-apa meskipun rapat berkali-kali, tetapi sasarannya tercapai,” pungkasnya.

Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo menyampaikan laporannya fokus pertama KPRBN tahun ini adalah penataan struktur organisasi yang menjadi prioritas Presiden, yaitu pengalihan pejabat eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional tertentu.

“Dan fokus kedua adalah mempercepat proses digitalisasi pelayanan publik dengan tema-tema tertentu, seperti perizinan, pariwisata, bantuan sosial, dan UMKM.  Dua program itu yang akan menjadi prioritas, paling tidak untuk dilaksanakan pada tahun ini,” papar Eko. 

Selanjutnya, sambung Eko, KPRBN juga akan mendisain birokrasi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang modern dan lincah dengan sumber daya manusia yang memiliki fleksibilitas tinggi sehingga dapat berkarir tidak hanya di satu tempat. 

“Supaya orang tidak berkarir di satu tempat saja. Jadi, seperti; auditor, akuntan, analis kebijakan nanti tidak hanya berkarir di satu kementerian tetapi dia bisa berputar di banyak kementerian,” jelasnya. 

Eko menyebutkan bahwa KPRBN akan terus mendorong implementasi collaborative working seperti dalam penanganan kemiskinan, khususnya harmonisasi anggaran antar kementerian dan lembaga. 

“Nanti kami akan memberikan semacam rekomendasi kebijakan (policy recommendation) kepada Pak Wapres,” ungkapnya. 

Perlu diketahui, keluhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi hingga kini masih terjadi, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19. 

Sebagai contoh, berlarutnya masalah dalam bidang sosial dan perizinan memperlihatkan ketidaksiapan birokrasi menghadapi pandemi. (Foto: Setwapres RI)

Sumber : rri.co.idBerita Selengkapnya…