Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa mulai tahun 2019 mendatang, pemerintah harus mulai memberikan fokus perhatian kepada pembangunan sumber daya manusia.
“Tahapan kedua setelah pembangunan infrastruktur di kerja besar kita adalah pembangunan sumber daya manusia. Kementerian-kementerian harus mulai merancang apa yang akan dikerjakan dalam kerja besar pembangunan sumber daya manusia,” ucapnya saat siding kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/2).
Jokowi berharap agar kinerja dan momentum ekonomi yang sudah dicapai pada tahun 2017 dapat dipertahankan dan dtingkatkan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat dari sebelumnya 5,06% pada triwulan ketiga 2017 menjadi 5,19% di triwulan keempat.
Demikian halnya dengan konsumsi rumah tangga yang diharapkan semakin membaik seiring dengan implementasi program padat karya tunai yang telah digulirkan di sejumlah daerah.
“Untuk hal ini, saya telah melihat kemarin beberapa titik oleh kementerian PU, satu titik oleh kementerian Desa, dan saya belum lihat kementerian lain. Program padat karya dari kementerian yang lain agar disampaikan untuk bisa dilihat,” tuturnya.
Jokowi menyampaikan kepada jajarannya bahwa kunci untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi agar dapat lebih meningkat ialah meningkatkan investasi dan ekspor.
Untuk itu, jajaran pemerintah diminta untuk tetap berupaya memperbaiki iklim kemudahan berusaha dan investasi dari pusat hingga ke daerah.
“Kita sedang adu kecepatan dengan negara lain yang juga melakukan langkah-langkah yang hampir sama seperti kita. Kalau kita terlambat, kita tertinggal dan investasi akan beralih ke negara-negara lain yang menawarkan iklim yang lebih baik. Padahal kita butuh tambahan lapangan pekerjaan yang baru untuk mengatasi pengangguran,” ucapnya.
Selain itu, Jokowi menjelaskan bahwa ekspor memiliki kontribusi 20,37% dari PDB. Oleh karenanya, untuk meningkatkan ekspor, Ia menginstruksikan jajaran terkait untuk menghasilkan langkah-langkah terobosan. Salah satunya ialah dengan mempercepat penyelesaian hambatan-hambatan yang dialami oleh para eksportir.
“Kita juga harus mulai melibatkan pelaku usaha dan BUMN untuk menggarap pasar-pasar ekspor nontradisional. Para duta besar, konjen, konsul, dan atase perdagangan juga harus memperkuat diplomasi ekonomi dan intelijen ekonomi kita agar mereka menjadi ujung tombak promosi, ruang promosi, dan jeli melihat peluang ekspor,” cetusnya.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eko “Gajah”
