Pemerintah menargetkan pada akhir Desember 2018, fungsi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, dan ekonomi sudah berjalan normal di bumi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara itu, pada Maret 2019, pembangunan perumahan juga dapat tercapai maksimal.
“Targetnya pada akhir Desember 2018 fungsi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar dan ekonomi sudah berjalan normal dan pada bulan Maret 2019 kita upayakan semaksimal mungkin pembangunan perumahan bisa mencapai target yang ditentukan,” tegas Seskemenko PMK YB Satya Sananugraha di Kantor Gubernur NTB, Mataram.
Sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2018, Kemenko PMK mempunyai tugas yakni memfasilitasi dan mengkoordinasikan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di NTB.
Satya menjelaskan, fungsi Kemenko PMK di sini adalah memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan supaya penanganan bencana di NTB ini dapat segera diselesaikan dengan baik.
“Rapat tingkat menteri yang dilakukan pada 31 Agustus 2018 dan diikuti oleh seluruh K/L terkait menghasilkan keputusan yang harus segera dilaksanakan. Termasuk Rakornas Penyusunan Rencana dan Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan di Kemenko PMK pada 18 September 2018 yang juga diikuti oleh Pemda NTB,” katanya.
Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah juga menyampaikan pesan Presiden RI yang berharap agar hunian sementara (huntara) untuk masyarakat NTB segera jadi. “Saya menyampaikan pesan Pak Presiden RI mudah-mudahan huntara untuk masyarakat NTB segera jadi pada Oktober,” ujarnya.
Rapat Evaluasi Kemajuan Penanganan Pasca Gempa Provinsi NTB diikuti oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangiley, Wagub NTB Siti Rohmi D, unsur Polri, Kementrian PUPR, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Barat dan Kementerian serta Lembaga terkait.
Sumber: https://jpp.go.id
Editor: Eva Ulpiati
