Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang Sumatera Selatan telah menetapkan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Walikota dan Wakil Walikota Palembang dari jalur perseorangan, M Akbar Alfaro-Hernoe Roesprijadji lolos verifikasi. Keputusan tersebut diambil berdasarkan perhitungan terhadap dokumen dukungan.
Menurut hitungan KPU, pasangan tersebut telah menyerahkan lebih dari 80 ribu dokumen dukungan. Hal itu sudah melebihi batas minimal dukungan, yakni 74.361 (6,5% jumlah pemilih). Dengan kata lain, keduanya dipastikan akan mengikuti tahap verifikasi administrasi dan faktual pada tanggal 12 Desember 2017 mendatang.
Sebelumnya, dengan kawalan dari 1000 relawan, pasangan Alfaro-Hernoe (AKHOR) resmi menyerahkan dukungan calon perseorangan kepada KPU Palembang, Rabu (29/11) lalu.
Lolosnya pasangan ini disambut antusias oleh ribuan relawan yang selama ini telah bekerja keras dalam menggalang dukungan, termasuk didalamnya Dewan Pimpinan Kota Jaringan Kemandirian Nasional (DPK JAMAN) Palembang.
Ketua DPK JAMAN Palembang Fuad Kurniawan menyatakan bahwa penggalangan dukungan kepada pasangan AKHOR berawal dari gerakan akar rumput yang selama ini dilakukan. “Pengalangan dukungan untuk pasangan AKHOR sebenarnya sudah bermula dari gerakan akar rumput yang dijalankan selama ini,” kata Fuad dalam keterangannya kepada Jamaninfo.com di Palembang, Senin (4/12/2017).
Menurutnya, AKHOR sengaja maju dalam Pilkada Palembang melalui jalur independen lantaran ingin memberikan solusi terhadap praktik politik tradisional yang mengedepankan politik transaksional.
“Selama ini, masih banyak sekali praktik-praktik politik tradisional, hanya mengandalkan transaksional dan loby-loby semata, kami ingin merubah itu,” tegas Fuad.
Selain itu, sambung Fuad, pelbagai problem yang selama ini terjadi di kota Palembang menjadi momentum untuk membangun kekuatan alternatif, dengan menghadirkan sosok baru yang bersih dan memahamai problem pokok yang dialami oleh masyarakat.
“keduanya hadir untuk menyelesaikan pelbagai problem mendasar yang terjadi di Kota Palembang,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Palembang saat ini memilik tingkat kemiskinan sebesar 12,93% dan 9,52% penduduk di usia produktif tidak bekerja. Rendahnya penyerapan tenaga kerja menjadikan peluang kerja yang tersedia tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan rasio tingkat pendidikan. Selain itu, tercatat sekitar 567.035 kasus masyarakat Palembang mengalami problem kesehatan.
Selanjutnya, fasilitas dan infrastruktur pembangunan masih belum merata. Masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran kota masih belum sepenuhnya merasakan dampak positif pembangunan. Hal ini mengakibatkan masyarakat Palembang masih belum terbebas dari problem kerawanan sosial dan keamanan.(red)
