Jamaninfo.com, Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia (SI) mengecam Aksi Mujahid 212 yang memanfaatkan momentum aksi mahasiswa untuk ikut-ikutan turun ke jalan. Selain itu BEM seluruh Indonesia tegas menolak dikaitkan dengan Aksi Mujahid 212.
BEM SI menegaskan tak terlibat sedikitpun dengan aksi Mujahid 212 yang orasinya meminta Presiden Jokowi turun itu. Tidak ada kaitan dan tidak ada hubungan antara aksi mahasiswa dengan aksi Mujahid. Mereka hanya ingin memanfaatkan momentum.
“BEM SI tidak terlibat sedikitpun dengan gerakan tersebut,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, M Nurdiansyah kepada wartawan, Minggu (29/9/2019).
Mahasiswa yang akrab disapa Dadan itu menegaskan tuntutan pihaknya masih tetap sama seperti sebelumnya. Yakni, menolak UU KPK dan sejumlah RUU yang dianggap kontroversial.
“Kita masih dalam konsistensi tuntutan kami yang tertera dalam Maklumat Tuntaskan Reformasi bersama kawan kawan Aliansi Mahasiswa Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Sabtu (28/9) Aksi Mujahid 212 menggelar unjuk rasa yang diklaim sebagai dukungan terhadap mahasiswa.
Namun, berbeda dengan tuntutan mahasiswa, Aksi Mujahid 212 berisi tuntutan agar Presiden Joko Widodo lengser dari jabatannya
Selain ditolak BEM seluruh Indonesia, Aksi Mujahid 212 juga mendapat protes keras dari Kabinet Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB).
KM ITB memprotes dan menegaskan keberatan dengan salah satu poster Aksi Mujahid 212. Mereka menyayangkan ada sosok mahasiswa ITB yang tampil di poster Aksi Mujahid 212.
KM ITB lewat akun Twitter @KM_ITB menyampaikan pihaknya tidak punya keterkaitan dengan Aksi Mujahid 212.
Mereka menyertakan poster yang dimaksud dengan sosok mahasiswa ITB dalam aksi 19 September lalu.
“Poster aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI tidak berkaitan dengan KM ITB atau entitas mahasiswa ITB lainnya. Kami menyayangkan penggunaan foto aksi 19 September yang memuat mahasiswa ITB mengenakan jas almamater ITB (kanan), ke dalam poster Aksi Mujahid 212 (kiri),” demikian cuit @KM_ITB sebagaimana dilansir dari detikcom, Sabtu (28/9/2019).
“tanpa mempertimbangkan konteks dan akibatnya pada entitas mahasiswa terkait, kami menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah mengaitkan antar gerakan dan mengambil kesimpulan tidak matang atas hal-hal yang beredar di media. Terimakasih,” cuit @KM_ITB selanjutnya.
Terkait keberatan ini, Ketua Panitia Aksi Mujahid 212, Edy Mulyadi, memberi klarifikasi. Mereka juga meminta maaf atas keberatan dari pihak ITB.
“Poster itu, satu, yang membuat bagian publikasi panitia. Kedua, poster dengan menampilkan mahasiswa sebagai ikon itu untuk menegaskan kembali bahwa Aksi Mujahid 212 dan umat Islam pada umumnya itu bersama mahasiswa, berjuang untuk menegakkan keadilan, menumbangkan kezaliman,” kata Edy.
Dia mengatakan pihak panitia tidak sempat meminta izin karena waktu yang mepet. Edy menyampaikan permohonan maaf atas keberatan pihak KM ITB.
Meski berkali-kali meneriakkan dukungan ke mahasiswa, namun isu yang diangkat Aksi Mujahid 212 ini berbeda dengan demo mahasiswa. Aksi Mujahid 212 juga berisi tuntutan agar Presiden Joko Widodo lengser dari jabatannya.
Hal tersebut terlihat saat salah satu orator, Sugi Nur Raharja, menjadi orator dari atas mobil komando. Pria yang akrab disapa Gus Nur itu berbicara tentang kepemimpinan Jokowi. Namun pria yang mengaku sebagai ustaz ini dalam orasinya bingung sendiri.
“Pak Jokowi, pasti Pak Jokowi nonton ini, pasti motoi (memfoto). Pak Jokowi, Pak Luhut, siapa pun nonton ini. Aku tahu, pasti suaraku nggak didengerin, tapi nggak masalah. Pilihannya hanya dua. Mundur sekarang atau nanti,” ungkap Gus Nur saat berorasi pagi tadi di Patung Kuda, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).
Gus Nur terus berbicara agar Jokowi mundur dari posisinya sebagai presiden. Namun ia tak menjelaskan alasan mengapa meminta Jokowi mundur.
“Pak Jokowi, mundur sekarang hina, mundur nanti tambah hina. Kalau Anda lanjutkan ini, wallahi tambah terhina, negara ini tambah hina. Kalau mundur sekarang, saya yakin rakyat, umat, Indonesia ini, walau sesakit-sakitnya hati ini akan tetap akan memaafkan,” tuturnya.
“Tapi aku bingung. Jujur. Kalau mundur, siapa penggantinya. Aku sudah nggak percaya sama siapa pun. Bingung aku. Aku sing (yang) maju ya? Nek (Kalau) aku sing maju, karo (dibanding) Pak Jokowi, aku nggak kalahlah,” lanjut Gus Nur.
Soal pelengseran presiden juga sempat diperlihatkan dalam spanduk yang dibawa oleh massa Aksi Mujahid 212. Ada spanduk besar yang bertuliskan ‘Amanat TAP MPR RI No.6 Tahun 2000 Presiden Tidak Dipercaya Rakyat Wajib Mundur’.
Foto spanduk itu kemudian viral dan disoroti netizen lantaran tuntutannya tidak sesuai dengan landasan hukum yang dipakai. Ini lantaran Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 isinya adalah soal pemisahan TNI dan Polri, bukan soal presiden mundur.
Seperti diketahui, isu yang dibawa dalam demo mahasiswa adalah terkait dengan penolakan terhadap sejumlah RUU yang dianggap kontroversial. Sementara itu, Aksi Mujahid 212 memprotes pemerintahan Presiden Jokowi.
Sementara itu dikutip dari EDITOR.ID Ada Sumber yang mengungkapkan bahwa tim intelijen negara saat ini sudah mencium adanya gerakan dan agenda massif untuk mengerakkan aksi massa. Aksi tersebut dimulai dari aksi pelajar yang dikondisikan dan direkayasa sedemikian rupa.
“Target mereka dalam aksi demo anak-anak pelajar itu ada korban yang jatuh, oleh karena itu peserta aksi diprovokasi untuk melakukan aksi secara anarkhis, Dan sekarang beberapa pelajar yang terdeteksi sebagai korlapnya masih terus diperiksa pihak polisi,” ujar sumber ini.
Selain menggerakkan pelajar STM dan SMA, si dalang ini juga akan menggelar aksi secara bergelombang sebanyak beberapa kali. Namun aksi mereka yang pertama gagal. Aksi pelajar tak bisa menjadi triger untuk mendegradasi pemerintah. Konon akan digelar lagi aksi berikutnya dengan melibatkan ojek online dan emak-emak. “Hingga pelantikan Presiden 20 Oktober nanti situasi akan digoyang si penumpang gelap ini, tapi kami sudah indentifikasi mereka dan saatnya nanti mereka akan terkena sanksi dari perbuatannya,” katanya. (tim/net)
