Kehadiran Presiden Joko Widodo ke Bumi Sriwijaya merupakan momentum yang sangat dinantikan oleh seluruh relawan Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) dan menjadi kesempatan untuk melaporkan situasi daerah (Sitda) di provinsi Sumatera Selatan.
Bertempat di Hotel Novotel Palembang, Jumat (13/10/2017), Perwakilan DPD Jaman Sumsel melalui ketua Riko Saputra,SH dan anggota Jaman lain bertemu berdialog dengan Presiden Jokowi dan menyampaikan beberapa poin laporan yang menjadi Isue strategis di wilayah Sumatera Selatan.
Adapun laporan Sitda yang paling krusial adalah mengenai Pembangunan Infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius, yaitu Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), pada 2017, dari 1.513 kilometer (Km) jalan provinsi, setidaknya 268 Km rusak. Sedangkan ruas jalan nasional di Sumsel yang rusak ringan hingga berat mencapai sekitar 17 persen dari total panjang 1.444,261 km. Kerusakan ruas jalan kabupaten/kota pun masih menjadi persoalan. Belum lagi, masih banyak daerah-daerah di kabupaten/kota yang belum tersentuh pembangunan jalan aspal.
Sedangkan dalam Bidang Hukum adalah mengenai Konflik Agraria yang semakin meningkat di Sumsel.
Konflik Agraria di wilayah Provinsi Sumatera Selatan cenderung meningkat, sehingga perlu segera dicarikan solusinya agar tidak semakin banyak warga kehilangan lahan sumber penghidupan keluarga mereka.
Data yang dihimpun DPD Jaman Sumsel terdapat sedikitnya 32 kasus sengketa Agraria yang terungkap dan bila didiamkan menimbulkan ledakan seperti di Kabupaten OKI, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Musirawas, Muratara dan Ogan Komering Ulu Timur.
Disampaikan Riko, bahwa Konflik Agraria antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan swasta dan badan usaha milik negara itu, perlu segera diselesaikan sehingga tidak terus menimbulkan gejolak.
“Jika konflik tersebut dibiarkan tanpa penyelesaian secara serius, dapat berpotensi menimbulkan permasalahan sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat”, Ujar Riko Saputra di dampingi Sekretaris DPD Jaman Edwar Rais. (Red)
