Kementerian Perhubungan berencana untuk merubah sistem tol laut yang awalnya berbasis angkutan berubah menjadi berbasis kontainer. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk mematangkan program tol laut yang telah berjalan dan berhasil menekan disparitas harga di wilayah Indonesia Timur.
“Jadi kalau kita mau kirim berbasis angkutan tentunya berapa pun isinya kita harus bayar tetapi kita akan deteksi kota ini berapa, 100 kontainer, 200 kontainer, 50 kontainer, kita akan kirim sesuai volume (kebutuhan) itu,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi di Jakarta, Kamis (1/2).
Menurut Budi, langkah tersebut dilakukan karena tingkat keterisian angkutan balik belum maksimal. Dengan sistem berbasis container, diyakini akan lebih dapat menekan biaya pengangkutan.
“Karena angkutan balik kan belum maksimal jadi kita bisa mereduksi cost atas itu. Kira-kira (pengurangan biaya) 30-40% karena uangnya ini bisa kita pakai kegiatan-kegiatan untuk menambah jalur dan menambah intensitas,” jelasnya.
Saat ini masih ada daerah yang hanya disandari kapal tol laut 2 minggu sekali. Dengan upaya penekanan biaya ini, diharapkan nantinya dapat menambah intensitas kapal tol laut di suatu daerah.
Selain merubah sistem tol laut, selanjutnya juga akan segera merestrukturisasi pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia agar lebih murah, lebih cepat dan lebih transparan.
“Kami akan menerapkan DO online, selama ini namanya DO itu dari pintu ke pintu fisik harus hadir. Ini kan butuh waktu dan juga mengakibatkan tidak government dengan DO online ini bisa berjalan,” ujar Budi.
Budi mengatakan perlu adanya perubahan kebiasaan dan konsistensi. Ia juga berharap operasional Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan dengan kapasitas 60% dari total barang yang bergerak di Indonesia, untuk dapat beroperasi 7 hari dalam seminggu.
Hal ini perlu dilakukan, karena dengan waktu operasional Pelabuhan Tanjung Priok 5 hari akan berpengaruh pada distribusi barang dari daerah-daerah di sekitar Jakarta.
“Kita ingin sekali memudahkan apabila operasi dari Pelabuhan Priok itu tidak 5 hari tapi 7 hari jadi sekarang ini Sabtu-Minggu barang ada tetapi orang-orangnya tidak aktif. Kita minta aktif semuanya sehingga barang-barang kalau begitu hari Jumat tadinya stop ini barang-barang bisa jalan,” ungkap Budi.
Ia meminta perubahan waktu operasional Pelabuhan Tanjung Priok dari 5 hari menjadi 7 hari ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2018.
“Terkait program tol laut nantinya Kementerian Perhubungan berencana akan mengalihkan beberapa jalur tol laut yang dianggap tidak produktif,” pungkas Budi.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Indah Apriyanti
