Birokrat yang mampu bekerja dengan cepat, responsif, efisien, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu motor kemajuan Indonesia.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menaruh harapan besar pada para calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk menjadi birokrat-birokrat muda yang tangguh dan mau bekerja keras.
“Kita harus meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara maju jika memiliki birokrat-birokrat yang tangguh dan mau bekerja keras, jika birokrat-birokrat kita selalu berani melakukan inovasi, dan jika birokrat-birokrat kita selalu mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, serta negara di atas kepentingan yang lain,” ujarnya di di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3).
Jokowi mengingatkan, birokrasi pada dasarnya merupakan sebuah wadah untuk melayani segenap kebutuhan masyarakat. Masyarakat sangat berharap agar para birokrat kita mampu memberikan pelayanan publik dengan baik dan cepat.
“Masyarakat ingin dilayani cepat. Ingin birokrat kita kerja cepat. Kalau bisa diselesaikan 3 menit, ya selesaikan 3 menit. Mengurus izin sekarang ini masih ada yang berbulan-bulan. Saya mendengar mingguan saja tidak mau apalagi berbulan-bulan,” ucapnya.
Ia juga menceritakan pengalaman ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat melakukan sidak untuk memeriksa jalannya proses perizinan, Jokowi mengaku sangat jengkel dengan apa yang dilihatnya sendiri.
Bagaimana tidak, proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dalam realitasnya hanya memerlukan waktu beberapa menit, harus didapatkan masyarakat dalam waktu berminggu-minggu.
“SIUP itu hanya satu lembar. Saya mendapat kabar bahwa untuk mendapatkan izin SIUP ini perlu waktu dua minggu. Padahal hanya menulis nama perusahaan, nama pemilik, alamat, modal kerja, dan jenis usaha,” tuturnya.
Saat sidak itulah dirinya bertanya kepada petugas mengapa butuh waktu hingga berminggu-minggu hanya untuk penerbitan perizinan itu. Ia mendapat jawaban bahwa yang membuat proses perizinan menjadi lama ialah pada pembubuhan tanda tangan yang seharusnya juga bisa dilakukan dengan cepat.
“Saya tanya ke petugas, kenapa harus menunggu dua minggu? Pak, di sini cepat mengerjakannya, tapi ini perlu tanda tangan yang di lantai tiga. Tanda tangan itu kan juga tidak ada satu menit? Harusnya tidak sampai dua minggu. Ternyata yang lama yang di lantai tiga tadi: kepala kantornya,” ungkap Jokowi.
Jokowi meminta agar kebiasaan-kebiasaan tersebut dihilangkan dalam keseharian birokrasi Indonesia. Pasalnya, saat ini birokrat dituntut untuk bekerja lebih cepat, responsif, dan lebih efisien.
“Sebagai birokrat saudara-saudara harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus mengikuti gagasan inovasi yang ada, harus mengikuti dinamika politik dan ekonomi, dan harus mendengar keinginan masyarakat. Kalau masyarakat ingin dilayani cepat jangan sampai saudara-saudara melayaninya dengan lambat,” pungkasnya.
Sumber: www.setneg.go.id
Editor: Eko “Gajah”
