Kerja keras empat tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait politik luar negeri membuat diplomasi Indonesia semakin diakui oleh dunia, khususnya pada empat hal yang menjadi prioritas.
Keempat prioritas tersebut antara lain melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan kerja di luar negeri, peningkatan diplomasi ekonomi, dan peran aktif Indonesia di kawasan dan internasional.
“Diplomasi kedaulatan, Indonesia terus bekerja memastikan integritas NKRI terus terjaga. Ini diplomasi menjaga rumah kita. Dan kalau sudah menyangkut kedaulatan, maka tidak ada ruang untuk berkompromi. Dalam empat tahun terakhir, kelompok separatis tidak ada yang memperoleh dukungan internasional,” ujar Retno dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema “Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan, Penegakkan Hukum, dan Tata Kelola” di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10).
Retno menjelaskan, negosiasi perbatasan juga mengalami kemajuan signfikan dengan dilaksanakannya diplomasi yang intensif, di mana pada tahun 2015 diadakan 25 perundingan, tahun 2016 sebanyak 36 perundingan, dan tahun 2017 sebanyak 35 perundingan. Sementara tahun 2018 sampai saat ini sudah ada 19 perundingan.
“Hasilnya kita selesaikan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita dengan Filipina, sudah diratifikasi dan disahkan UU. Garis batas laut segmen timur Selat Singapura juga selesai kita ratifikasi, kita sahkan dengan UU. Lalu MoU survei untuk demarkasi darat, kerja sama dengan Kemendagri, banyak capaian, sehingga kita lihat, kita intensifkan, kita selsesaikan. Ada peribasasa, kalau kita mau berhubungan dengan nyaman, maka pagar harus kita tegaskan,” jelasnya.
Pada sisi diplomasi perlindungan WNI, pemerintah terus berupaya menghadirkan negara untuk mereka yang tinggal di luar negeri, salah satunya dengan memanfaatkan inovasi teknologi seperti Hotline Perlindungan 24 jam, aplikasi Safe Travel, Smart Embassy, SMS Blast, dan juga Portal e-Perlindungan yang menjadi dasar One Data Policy.
“Sehingga sistem administrasi kependudukan sudah terintegrasi, baik WNI yang berada di dalam dan luar negeri. Ini merupakan terobosan yang sangat besar sejak kemerdekaan Indonesia,” tambah Retno.
Di samping itu, Ia menambahkan, pendampingan kekonsuleran juga membuahkan capaian yang membanggakan, yakni diselesaikannya 51.088 kasus WNI, membebaskan 443 WNI dari ancaman hukuman mati, merepatriasi 181.942 WNI bermasalah, membebaskan 39 WNI tersandera, mengevakuasi 16.432 WNI dari daerah konflik dan bencana alam, serta mengembalikan hak finansial TKI sebesar Rp408 miliar.
Sementara di sisi diplomasi ekonomi, pemerintah berhasil menghasilkan terobosan-terobosan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia.
“Untuk pertama kali Indonesia membuat Indonesia Africa Forum, dalam dua hari penyelenggaraan terjadi deal bisnis USD2 miliar. Lalu koneksi udara Indonesia dengan benua Afrika untuk pertama kalinya tersambung melalui penerbangan Jakarta-Addis Ababa. Untuk pertama kali juga seluruh penerbangan Indonesia dicabut larangan terbangnya oleh Uni Eropa. Ini perjuangan yang panjang yang alhamdulillah dapat diselesaikan,” papar Retno.
Terakhir, yakni kontribusi Indonesia di dunia. Menlu Retno pada kesempatan ini pun menyebutkan sejumlah capaian yang paling menonjol. Pertama adalah terkait Palestina. Ditegaskan, Indonesia selalu berada di depan dalam mendukung perjuangan Palestina, tidak hanya dukungan politik, tetapi juga dukungan lainnya.
“Saat Menlu Palestina bertemu Presiden, ini juga mengagetkan, beliau mengatakan ‘Retno ini bukan hanya pejuang bagi Indonesia, tetapi juga bagi Palestina’. Alhamdulilah ini diakui oleh Palestina sendiri,” ujarnya.
Kontribusi lainnya adalah dukungan untuk segera menyudahi konflik berkepanjangan di Afghanistan di mana Indonesia membantu menggelar pertemuan ulama tiga negara pada Mei 2018 lalu dan terus berupaya membantu penyelesaian konflik pengungsi Rohingya di Myanmar.
Kemudian menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN, mendorong konsep Indo-Pasifik, mendorong kontribusi perempuan dalam program penjagaan perdamaian dunia PBB, serta melebarkan sayap Bali Democarcy Forum hingga ke Tunisia dan Berlin.
“Tentu yang jadi tugas utama kita bagaimana Indonesia menunaikan tugasnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 yang tantangnya tidak ringan. Dan dengan doa dukungan bapak ibu sekalian, Indonesia bisa jadi bangsa yang bermartabat dan dihormati dunia internasional,” tandas Retno.
Sumber: https://jpp.go.id
Editor: Rahmawati Alfiyah
