Marsekal Hadi Tjahjanto akhirnya selesai menjalani fit and proper test kandidat Panglima TNI di Komisi I DPR RI. Komisi yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, serta Komunikasi dan Informatika ini menyetujui bahwa pria yang saat ini masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) tersebut layak untuk menjadi Panglima TNI sebagaimana usulan Presiden Joko Widodo.
Dalam paparannya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan, calon tunggal Panglima TNI tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa potensi ancaman yang harus diwaspadai oleh bangsa Indonesia.
Hadi menyebutkan bahwa potensi ancaman tersebut ialah: perang siber, kerentanan terorisme, implikasi tatanan dunia baru, kerawanan keamanan laut perbatasan dan kemajuan Tiongkok. Menurutnya, dampak dari kemajuan teknologi, persebaran manusia, arus deras informasi serta perkembangan jaringan multinasional mengakibatkan tatanan globalisasi yang begitu kompleks akan sangat sulit dikendalikan.
“Beberapa kondisi tersebut membuat ancaman terhadap negara dapat muncul kapan saja dan dimana saja,” ujarnya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI, Rabu (6/12/2017).
Dia menyampaikan, tumbuh kembangnya ajaran radikalisme di lingkungan-lingkungan strategis nasional merupakan dampak langsung yang disebabkan oleh pelbagai ancaman tersebut.
“Ada benang merah antara radikalisme ISIS dan ajaran-ajaran radikal lainnya di Timur Tengah.” Terang Hadi.
Hal lain yang tidak kalah penting, lanjut Hadi, ialah penyebaran informasi di media sosial yang mampu membuat keresahan di masyarakat. Bahkan, terkadang mampu menggerakkan massa dan menjadikan menciptakan instabilitas. “Mayoritas infonya berasal dari sumber-sumber yang kurang jelas dan hoax.”
Hadi juga menjelaskan bahwa ancaman-ancaman dari dalam negeri yang mengakibatkan instabilitas politik juga tidak kalah penting untuk menjadi perhatian. Pasalnya, hal tersebut adalah konsekwensi dari kemajemukan dan geopolitik Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan berada diantara dua benua dan dua samudera.
“Sebagai negara kepulauan yang terletak diantara benua Asia dan Australia, serta dua samudera, Hindia dan Pasifik. Indonesia juga memiliki masyarakat yang majemuk, potensi ancaman akan selalu ada,” jelasnya.
Baginya, di era reformasi seperti sekarang ini, demokrasi politik lebih cenderung mengarah pada liberalisasi dan itu sangat berpotensi menjadikannya dilema liberalisme.
“Jika kondisi tersebut tidak mampu dikelola dengan baik, ini akan mengakibatkan konflik komunal. Bahkan, akan meningkat menjadi konflik vertikal yang berbentuk rongrongan terhadap legitimasi pemerintahan yang sah, biasanya berupa pemberontakan,” tutup Hadi. (red)
[…] sumber : jamaninfo.com […]