Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Antonius Iwan Dwi Laksono mendukung langkah Gubernur Bali I Wayan Koster telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo yang berisi permohonan perubahan ketentuan dalam Peraturan Presiden No 51 Tahun 2014, khususnya yang menyangkut peruntukan Kawasan Teluk Benoa.
Bahkan, Iwan juga berjanji akan segera mengirimkan surat untuk Presiden agar segera menanggapi permohonan perubahan ketentuan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
“Kami mendukung langkah Gubernur Bali, menurut kami ini sudah tepat, budaya maritim masyarakat Bali harus tetap dijaga,” ujar Iwan dalam keterangan persnya di Denpasar, Bali, Rabu (2/1/2019).
Iwan menilai bahwa visi pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi kemandirian yang diusung oleh JAMAN.
“Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali sejalan dengan cita-cita kemandirian yang diusung oleh JAMAN,” tambahnya.
Sebagai informasi, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati melalui Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali berjanji akan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan Bali harus melestarikan alam, manusia dan budaya Bali secara sekala (fisik) dan niskala (rohani).
Iwan berharap Presiden Jokowi dapat merespon dan menanggapi surat yang dikirimkan oleh Pemerintah Bali. Pasalnya, hal itu juga sejalan dengan program yang selama ini diusung oleh Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata.
“Kami berharap Presiden segera merespon surat Gubernur Bali, karena itu sudah sejalan dengan visi dari Pemerintah saat ini,” pungkasnya.
Editor: Eva Ulpiati
